Yang Dibutuhkan Bukan Hanya Payung di Kala Hujan, Pak Presiden..

JAKARTA, KOMPAS.com – Kegelisahan hati Presiden Joko Widodo (Jokowi) teramat sangat lumrah, melihat deretan angka-angka yang menunjukkan betapa Indonesia masih kurang menarik dibandingkan China dalam menggaet minat investasi Arab Saudi.

Nilai komitmen investasi yang ditandatangani dalam nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi hanya sekitar 10 persen dari yang diteken antara pemerintah China dan Arab Saudi, dalam tur lawatan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud beberapa waktu lalu.

(Baca: China dan Saudi Teken Sejumlah Kesepakatan Bernilai Rp 866 Triliun)

“Investasi Arab ke Indonesia Rp 89 triliun. Tapi ya saya lebih kaget saat beliau ke China yang beliau tanda tangani Rp 870 triliun,” kata Presiden Jokowi mengungkapkan rasa kecewanya, di sela sambutannya di Pondok Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (13/4/2017).

Padahal, seluruh Indonesia juga tahu, kita semua tahu, pemerintah memberikan sambutan luar biasa mewah untuk sang raja dan rombongan. Semua pelayanan kelas wahid disuguhkan.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga memperlakukan Raja Salman dengan sangat hormat. Di Istana Bogor misalnya. Ketika guyuran hujan membasahi rombongan sang raja, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memayungi Raja Salman agar tidak kehujanan.

Tak hanya itu saja, Presiden Jokowi pun sempat menjadi ‘sopir’ Raja Salman tatkala berkeliling istana. Ah, lagi-lagi kenangan ini membuat "baper", apalagi mengingat kenyataan hanya Rp 89 triliun yang bakal diinvestasikan.

“Itulah rasa kecewa saya, meski sedikit saja. Sangat sedikit, ya,” kata Jokowi.

(Baca: Kekecewaan Jokowi Usai Melihat Nilai Investasi Arab Saudi di China...)

Jadi, apa masalahnya, Pak Jokowi?

Ungkapan yang acapkali didengung-dengunkan oleh para ekonom tentang iklim investasi dan kepastian hukum itu nampaknya masih sangat relevan, di samping ketersediaan infrastruktur yang menjadi kunci penarik minat orang berinvestasi.

Lho, bukankah peringkat kemudahan berusaha di Indonesia sudah meningkat?

Ya benar. Kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia tahun 2017 dalam rilis Bank Dunia berada di peringkat 91, jauh lebih baik dibandingkan setahun sebelumnya yang berada di peringkat 106.

Ada 10 indikator yang menjadi acuan penilaian Bank Dunia, termasuk di dalamnya rasio elektrifikasi atau kemudahan memperoleh sambungan listrik, serta kemudahan pembayaran pajak. Ambil saja satu, indikator kemudahan memperoleh sambungan listrik. Apakah indikator ini membaik?

Tentu. Perusahaan Listrik Negara (PLN) kini lebih modern dan go on-line. Untuk mendapatkan sambungan listrik, kini masyarakat tidak perlu lagi mendaftar ke kantor PLN. Mereka cukup melakukan registrasi melalui website pln.go.id atau pusat layanan PLN dengan nomor 123.