Produktivitas Rendah, KKP Fokus Revitalisasi Tambak Tradisional

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurang tertatanya infrastruktur lahan budidaya khsususnya tambak tradisional dengan baik, telah menurunkan tingkat produktivitas budidaya.

Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memandang pentingnya penataan kawasan perikanan budidaya, melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan, penataan kawasan budidaya terintegrasi harus dilakukan di sentra produksi budidaya air payau, dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan.

Hingga tahun 2015, pemanfaatan lahan budidaya air payau di Indonesia baru mencapai 715.846 hektar atau sekitar 24,14 persen dari potensi indikatifnya yang seluas 2,9 juta hektar. Dari luas lahan yang dimanfaatkan itu, sebesar 60 persennya merupakan tambak tradisional.

"Tambak-tambak tradisional inilah yang butuh penataan karena cenderung memiliki infrastruktur buruk dan tata letak yang tidak beraturan," kata Slamet dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Sabtu (15/4/2017).

Lebih lanjut dia mengatakan, penataan kawasan budidaya berbasis klaster memungkinkan pengelolaan dan penerapan biosecurity dengan mudah.

Terkait dengan hal itu, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Arik Wibowo menambahkan, salah satu prioritas program KKP tahun ini adalah merevitalisasi kawasan perikanan budidaya melalui rehabilitasi saluran irigasi tersier untuk tambak udang vannamei dan kolam udang galah.

Program revitalisasi akan difokuskan di 12 kabupaten. Rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang vannamei akan dilakukan di Kabupaten Mamuju Utara, Lampung Timur, dan Kolaka. Sedangkan rehabilitasi saluran irigasi tersier tambak udang windu akan dilakukan di Kutai Kartanegara, Pangandaran, dan Kota Tarakan.

Untuk program silvofishery (polikulture udang windu, bandeng dan rumput laut) di Bekasi. Sedangkan untuk kolam udang galah akan dilakukan di Kabupaten Pangandaran, Garut, Banjar, Ciamis, Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya.

"Dengan revitalisasi kawasan perikanan budidaya ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas budidaya sehingga mampu menggenjot produksi dan tentunya pendapatan masyarakat pembudidaya," kata Arik.

Prioritas Nasional

Kasubdit Kelautan dan Perikanan Bappenas, Rahmat Mulianda menyampaikan, program pembangunan insfrastruktur tambak telah masuk ke dalam program prioritas nasional pembangunan kedaulatan pangan.

Menurut Rahmat, Bappenas telah menetapkan target yaitu masing-masing untuk pembangunan irigasi tambak pada tahun 2017 seluas 208,39 hektar dan hingga tahun 2019 diproyeksikan seluas 304,75 hektar.

Sedangkan untuk pembangunan jaringan tata air tambak tahun 2017 ditargetkan seluas 12.050 hektar dan hingga tahun 2019 dapat mencapai seluas 115.000 hektar. Program pembangunan infrastruktur tambak ini juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut Staf Ahli Utama Kantor Kepresidenan Riza Damanik, sinergi antar kementerian/lembaga ini penting untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan.

"Sinergi antara KKP, Kementerian PUPR, lintas sektoral terkait dan pemerintah daerah merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam perencanaan dan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana arahan dan keinginan Presiden Jokowi," kata Riza.