Kemenhub Minta Pemda Berperan Lebih Besar Tangani Mudik Lebaran - Kompas.com

Kemenhub Minta Pemda Berperan Lebih Besar Tangani Mudik Lebaran

Sakina Rakhma Diah Setiawan
Kompas.com - 21/04/2017, 22:28 WIB
KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Lokakarya Wartawan Kementerian Perhubungan di Aruna Senggigi Resort and Convention, Jumat (21/4/2017).

LOMBOK, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus membenahi kesiapan dan penanganan mudik hari raya Idul Fitri mendatang.

Harapannya, tidak ada lagi kemacetan dan antrian panjang di gerbang maupun jalan tol serta rute mudik lainnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto menyatakan, Kemenhub dan pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian dalam mengatasi kemacetan.

Pemerintah daerah (Pemda) menurut dia juga harus lebih banyak berpartisipasi untuk turut mengatasi permasalahan terkait transportasi saat periode mudik Lebaran.

"Pemda juga harus ikut. Bagaimana (menangani) penyeberangan di pasar tumpah, tempat rumah makan, pom bensin," kata Pudji pada acara Lokakarya Wartawan Kementerian Perhubungan di Aruna Senggigi Resort & Convention, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/4/2017).

Pudji menuturkan, pemda bersama pihak kepolisian setempat memiliki hak dalam mengatur dan mengambil langkah dalam mengantisipasi kemacetan di wilayahnya saat periode mudik.

Selain itu, ia juga meminta agar Pemda dan kepolisian bersedia mengeluarkan anggaran. Ia mengambil contoh perlunya traffic cone untuk pembatas jalan. Pihak berwajib, menurut dia, seringkali enggan mengeluarkan anggaran untuk pengadaan traffic cone di ruas jalan yang dilalui pemudik.

"Traffic cone tidak mau modalin. Malah pakai bambu bekas, dicat, dicor, bambunya (dipancang) ke atas," ungkap Pudji.

Ia mengungkapkan, traffic cone adalah hal yang vital di setiap ruas jalan, apalagi yang padat selama periode mudik.

Pada kesempatan yang sama, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan, perhatian Pemda terhadap masalah perhubungan memang kecil.

Ia menyatakan, hanya ada dua provinsi yang memiliki alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Perhubungan (Dishub) mencapai di atas 3 persen. "Hanya DKI Jakarta dan Solo. Bahkan ada yang di bawah 1 persen," jelas Djoko.

Ia menuturkan, hal ini perlu disoroti. Pasalnya, rata-rata Pemda malah memiliki anggaran yang besar untuk Dinas Pekerjaan Umum.

PenulisSakina Rakhma Diah Setiawan
EditorM Fajar Marta
Komentar
Close Ads X