Cara Pemerintah Menyiasati Terbatasnya Lahan Reforma Agraria di Jawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyadari, pelaksanaan reforma agraria di Jawa memiliki tembok besar. Ketersediaan lahan di pulau terpadat di Indonesia sangatlah terbatas.

Pemerintah mulai menyiasati persolan ketersediaan lahan itu dengan menyodorkan rencana baru. Dengan itu yakni membuka akses petani miskin mengelola lahan hutan.

"Karena lahan yang (bisa) dibagikan tidak banyak lagi di Jawa," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution usai acara Kongres Ekonomi Umat di Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Menurut Darmin, banyak lahan milik Perhutani yang ada di Jawa. Lahan itu bisa dimanfaatkan oleh petani miskin yang tidak memilki tanah atau kepemilikan tanahnya di bawah setengah hektar.

Saat ini, dari target 12,7 juta hektar lahan, sudah ada 2 juta hektar lahan hutan yang akan dijadikan perhutanan sosial. Nantinya petani miskin diberikan konsesi untuk mengelola lahan itu.

Namun Darmin mengatakan, kepemilikan lahan itu tidak diberikan kepada petani. Hanya akses pengelolanya saja yang diberikan.

Pemerintah berharap, pembukaan akses lahan hutan untuk petani miskin bisa menjadi solusi terbenturnya kebajikan reforma agraria di Jawa.

Seperti diketahui, pemerintah berencana membagikan 9 juta hektar lahan kepada petani miskin. Sebagian lahan reforma agraria itu berada di luar Jawa yakni di Riau, Sumatera, dan Kalimatan.