Bangun Republik, Swasta Bisa Manfaatkan Skema PINA

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus selektif berinvestasi untuk membiayai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,6 persen pada 2018 mendatang. Hal itu lantaran anggaran APBN sangat terbatas.

Karena itu, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PNN) Bambang Brojonegoro, peran swasta dalam pembangunan harus lebih didorong. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

"Keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi Pemerintah," ujarnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4/2016).

Melalui skema PINA, perusahaan yang ingin berinvestasi di infrastruktur bisa bekerja sama dengan perusahaan pengelola dana pensiun atau asuransi jiwa untuk pembiayaan proyek.

Nantinya, pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur akan dibiayai dari dana pensiun, asuransi jiwa, atau dana jangka panjang lainnya. Dengan begitu maka swasta bisa lebih leluasa masuk sektor infrastruktur transportasi dan logistik.

Prioritas investasi swasta yakni ke kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan lndustri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata.