Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Harus Sampai Wilayah Terpencil

Kompas.com - 04/05/2017, 22:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus sampai ke wilayah terpencil, terluar dan terdalam sesuai dengan Nawacita yang menjadi program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, saat ini hanya operator dengan belanja modal atau capital expenditure (capex) besar saja yang mampu membangun hingga daerah terpencil. Padahal, daerah terpencil kurang menguntungkan jika dilihat dari kacamata bisnis.

Oleh sebab itu, banyak operator telekomunikasi dengan belanja modal paspasan enggan membangun di daerah terpencil. Semakin besar belanja modal yang dikeluarkan, maka akan semakin besar juga kemampuan operator untuk membangun infrastruktur telekomunikasinya.

Hal tersebut dipaparkan oleh Ian Joseph M Edward, peneliti dari Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi ITB melalui keterangan pers-nya, Kamis (4/5/2017).

Hal ini dinyatakannya untuk menanggapi tudingan mahalnya tarif data PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Seperti diketahui, sekitar akhir April lalu situs Telkomsel diretas dan peretas mengeluhkan mahalnya tarif layanan data oleh Telkomsel.

Menurut dia, saat ini hanya Smartfren dan Telkomsel yang memiliki komitmen dan visi yang sama yaitu membangun infrastruktur telekomunikasi hingga pelosok negeri. Tentunya, visi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit.

"Jika operator menjadi dominan di suatu wilayah, maka mereka harus berani menggeluarkan capex untuk membuka di daerah yang baru," kata dia.

Dengan demikian, Ian menilai wajar saja jika ada operator yang menjadi dominan di daerah terpencil dikarenakan merekalah yang pertama kali menggarap pasar di wilayah tersebut. Sehingga operator yang menjadi follower harus bisa menerima konsekuensinya.

Bisa Bangkrut

Kahlil Rowter, Kepala Ekonom PT Danareksa Sekuritas, sebelumnya juga menanggapi peristiwa ini. Menurut dia, tarif internet yang ditetapkan oleh Telkomsel saat ini tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Sebab saat ini tarif yang berlaku di Telkomsel adalah tarif yang fair dan tidak ada indikasi usaha untuk monopoli atau anti kompetisi.

Selain itu kualitas yang diberikan oleh Telkomsel juga dinilai Kahlil jauh lebih baik dan transparan ketimbang operator serupa yang menjalankan bisnis yang sama.

Dia mengatakan, seharusnya masyarakat sudah bisa melihat industri telekomunikasi itu tidak sekadar harga saja. Tetapi juga harus dilihat dari kualitas layanan yang diberikan oleh operator telekomunikasi (quality of service) dan keterjangkauan jaringan. Karena kualitas layanan ini adalah abstrak, maka pemerintah harus mengatur.

Menurut dia, saat ini ada operator yang menyediakan tarif murah, namun kualitas layanan yang diberikan masih terbilang rendah. Seperti masih adanya blank spot, gagal sambung dan penurunan kualitas layanan lainnya. Padahal itu masih di wilayah Jakarta. Apa lagi di luar Jakarta dan luar pulau Jawa.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com