Data Penerima Bantuan Pangan Nontunai Harus Akurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta agar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasiskan data yang akurat. Ia tidak ingin program itu salah sasaran.

"Datanya harus akurat, by name, by address," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Program BPNT diluncurkan pemerintah sebagai pengganti program pembagian Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra). Masyakarat miskin penerima bantuan akan diberikan kartu yang berisi uang elektronik atau e-money.

Selama ini, pembagian Rastra tidak menggunakan data individu yang akurat. Menurut Darmin, pembagian beras itu dilakukan melalui kelurahan.

"Enggak ada catatannya yang persis. Sekarang harus pakai data, kalau dulu ya lurahnya atau kepala desanya yang bagi-bagi," kata Darmin.

Pada Februari 2017 lalu, Presiden Joko Widodo sudah meluncurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

(Baca: Pemerintah Gelontorkan Rp 1,7 Triliun untuk Bantuan Pangan Nontunai).

Nantinya BPNT akan dibagikan kepada 1.286.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Indonesia. Total KPM itu berada di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur Indonesia.