Anies-Sandi Diminta Pahami Pembangunan NCICD untuk Atasi Banjir Rob - Kompas.com

Anies-Sandi Diminta Pahami Pembangunan NCICD untuk Atasi Banjir Rob

Kurnia Sari Aziza
Kompas.com - 15/05/2017, 12:00 WIB
KOMPAS.com/Kurnia Sari Aziza Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat wawancara bersama Kompas.com, Rabu (10/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta Gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno diminta memahami proyek pembangunan tanggul di pantai utara Jakarta atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Program penanggulangan banjir rob ini berbeda dengan reklamasi 17 pulau.

"Harus bicara dengan gubernur dan wakil gubernur baru, agar ada pemahaman bersama kalau ini (NCICD) bukan proyek reklamasi. Bahwa ini adalah usulan menjaga Jakarta dari banjir (yang datang dari) laut," kata Bambang saat wawancara bersama Kompas.com, di kantornya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Adapun Anies-Sandi berencana membatalkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta ketika telah resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Meskipun, beberapa pulau dan bangunan sudah terbentuk di Teluk Jakarta.

Bambang menjelaskan, Kemenko Kemaritiman yang mengendalikan koordinasi rencana pelaksanaan NCICD. Sedangkan Bappenas merupakan pihak yang melakukan kajian mendalam mengenai NCICD.

Saat ini, Bappenas telah memberikan kajian NCICD kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum membangun tanggul laut, Bappenas merekomendasikan pembangunan tanggul pantai di sepanjang wilayah kerap terdampak banjir rob.

Hingga Maret 2017, tanggul pantai sudah terbangun sepanjang 1.471 meter dan 313 meter tanggul sungai. Totalnya, tanggul pantai dibangun sepanjang 20 kilometer dan diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar Rp 10 triliun.

Bambang memperkirakan, pembangunan tanggul pantai ini dapat menanggulangi banjir rob hingga 10 tahun ke depan. Nantinya, pemerintah akan mengevaluasi penerapan tanggul pantai setelah lima tahun rampung dibangun.

Ia berharap, masyarakat tak terus menggunakan air tanah. Sebab, penurunan muka tanah yang menyebabkan naiknya air laut dan banjir rob. Saat ini, laju penurunan muka tanah sebesar 7,5 cm pertahunnya.

"Banyak orang lupa, ulah orang di darat yang pakai air tanah. Saudara-saudara kita yang ada di wilayah utara yang kena dampaknya," kata Bambang.

Butuh Peran Swasta

Jika laju penurunan muka tanah lebih besar, maka tanggul laut mesti dibangun. Ketika tanggul laut atau NCICD mesti dibangun. Pembangunan tanggul laut raksasa ini diprediksi akan menelan anggaran hingga Rp 80 triliun.

Sehingga, dia meminta pihak swasta terlibat dalam pendanaan NCICD. Swasta yang membantu pendanaan NCICD ini merupakan pengembang reklamasi yang nantinya akan mendapat manfaat dari proyek ini.

"Jadi pulau reklamasi yang tadinya fungsinya hanya sekadar reklamasi penambahan daratan, ditambah fungsinya sebagai tanggul," kata Bambang.

"Tentunya akan sulit harapkan partisipasi swasta di sini (pendanaan NCICD), karena dia tidak mendapatkan keuntungan langsung dari tanggul tersebut. Nah karena itulah, salah satu caranya tanggul itu dibangun seperti pulau," kata Bambang.

(Baca: Pembangunan Tanggul Laut Diprediksi Telan Biaya Rp 80 Triliun)

Kompas TV Badan Perencanaan dan Pembanggunan Nasional tengah mengkaji rencana pemindahan Ibu Kota.

 

PenulisKurnia Sari Aziza
EditorAprillia Ika
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM