Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Trump Diisukan Akan Dimakzulkan, Bagaimana Prosesnya?

Kompas.com - 19/05/2017, 11:44 WIB

WASHINGTON, KOMPAS.com - Sejak mantan direktur FBI James B Comey dipecat, isu mengenai keterlibatan Rusia dalam pemilihan umum AS kembali bergulir bak bola panas. Apalagi, Comey mengungkapkan, Presiden Donald Trump menekan dirinya untuk menutup investigasi terhadap Michael T Flynn, mantan penasehat keamanan nasional.

Sampai-sampai, para kritikus presiden menilai, aksi Trump merupakan upaya menghalangi hukum dan bisa memicu dilakukannya pemakzulan atawa impeachment.

"Meminta FBI untuk menghentikan investigasi merupakan upaya menghalangi hukum. Menghalangi hukum merupakan pelanggaran berat," jelas perwakilan Demokrat Florida Ted Deutch, seperti yang tertulis di twitternya pada Selasa (16/5).

Namun, sejumlah praktisi hukum mengatakan bahwa pembicaraan mengenai pemakzulan terbilang prematur karena belum disertai fakta-fakta yang jelas. Gedung Putih sebelumnya sudah membantah bahwa Trump menekan Comey untuk menutup kasus tersebut.

Kendati demikian, perbincangan ini terus bergulir dan banyak yang bertanya-tanya bagaimana sebenarnya proses pemakzulan itu dilakukan.

Berikut beberapa hal tentang impeachment atau pemakzulan yang harus Anda ketahui:

Apa itu impeachment?

Konstitusi memperbolehkan Kongres untuk memakzulkan presiden sebelum habis masa jabatannya jika mayoritas anggota Kongres menyepakati sang pemimpin negara terbukti melakukan pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan berat lainnya dan pelanggaran ringan.

Sampai saat ini, hanya ada tiga presiden AS yang pernah mengalami proses impeachment. Dua di antaranya dimakzulkan, namun dibebaskan dan masih bisa terus menjabat sebagai presiden.

Mereka adalah Andrew Johnson di tahun 1868 dan Bill Clinton pada 1998 dan 1999. Ketiga adalah Richard M Nixon di tahun 1974. Namun Nixon memutuskan untuk mengundurkan diri demi menghindari pemakzulan.

Bagaimana prosesnya?

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS memilih satu atau lebih pasal pemakzulan. Jika setidaknya terdapat satu pasal yang mendapat suara mayoritas, presiden dipecat - yang pada dasarnya berarti didakwa. (Dalam kasus Nixon dan Clinton, Komite Kehakiman DPR mempertimbangkan hal ini terlebih dahulu)

Berikutnya, proses ini pindah ke Senat, di mana digelar pengadilan yang dipimpin oleh hakim agung dari Mahkamah Agung.

Anggota tim parlemen dari DPR, yang dikenal sebagai manajer, berperan sebagai jaksa. Presiden memiliki pengacara pembela, dan Senat menjabat sebagai dewan juri.

Jika setidaknya dua pertiga senator menganggap presiden bersalah, dia akan dipecat, dan wakil presiden mengambil alih jabatan sebagai presiden.

Halaman Berikutnya
Halaman:



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com