Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLKI Buka Posko Aduan Agen Travel Umrah Nakal

Kompas.com - 19/05/2017, 22:54 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) membuka posko aduan agen travel nakal. Hal ini karena maraknya kasus mengenai calon jemaah yang tak mendapat kepastian berangkat umrah dari agen travel. Padahal, di sisi lain, mereka sudah membayar sejumlah uang kepada pihak agen travel.

"Terkait pengaduan umrah, kami buka posko bagi teman-teman (calon jemaah) umrah yang jadi korban pelaku usaha umrah nakal," kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi di kantornya di kawasan Pancoran Barat, Jakarta Selatan, Jumat (19/5/2017).

(Baca:YLKI Bakal Adukan Agen Travel Umroh Nakal ke OJK Hingga Bareskrim)

Dia menjelaskan, warga yang merasa dirugikan bisa mengadu ke YLKI dengan mendatangi kantor mereka.

Adapun bagi warga yang tak bisa datang ke kantor YLKI, dapat mengadukan melalui sistem online pada website ylki.or.id atau pelayanan.ylki.or.id. Pengaduan melalui website ini akan memberi kemudahan bagi warga yang tempat tinggalnya jauh dari kantor YLKI.

"Karena kejadian ini terjadi di seluruh Indonesia. Nanti pengaduan akan dilengkapi dengan data dan nanti bisa dilakukan advokasi YLKI untuk menyelesaikan bersama konsumen, karena ini menyangkut korban yang sudah sangat massal," kata Tulus.

YLKI akan mendampingi korban agen travel bandel untuk melaporkan permasalahan mereka ke Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Bareskrim Mabes Polri.

Tulus menyebut, peristiwa yang terus berulang ini akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Kasus penelantaran jamaah umrah ini, kata dia, sudah masuk ranah pidana dan penipuan. Selain itu, tak ada transparansi keuangan yang dilakukan oleh agen travel kepada calon jemaah umrah.

"Patut diduga travel umrah melakukan praktek money laundry/pencucian uang, pengelolaan uangnya sangat tidak transparan. Jemaah tidak mengetahui uang yang sudah masuk bertahun-tahun digunakan untuk apa," kata Tulus.

Staf bidang Pengaduan Konsumen dan Hukum YLKI Abdul Baasith menjelaskan peristiwa ini sebagai bentuk pengelabuan konsumen dan bentuk eksploitasi konsumen yang menganggap konsumen mudah dikelabui.

Tiap tahunnya, kata dia, YLKI biasanya menerima aduan mengenai umrah sebanyak 1-2 aduan. "Tapi di tahun 2017, ada 6-7 pengaduan tentang umrah. Memang sedikit, tapi 1-2 pengaduan itu mewakili beberapa konsumen, 150-200 konsumen," kata Baasith.

YLKI mengaku telah menyurati pihak travel, polisi, hingga Kemenag untuk menindaklanjuti berbagai aduan ini. Hanya saja, kata dia, hingga kini tak ada tanggapan dari pihak terkait. Dia menengarai pemerintah membiarkan hal ini terus terjadi berulang kali. Akibatnya tak ada rasa takut dan jera dari agen travel untuk melakukan kecurangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com