"'Sorry to Say', Kita Masih Tergantung Impor"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Jokowi sudah mencangkan kemandirian pangan sejak terbentuk akhir 2014 lalu. Bahkan menargetkan swasembada pangan.

Namun pengamat pertanian Bustanul Arifin menilai, dua tahun lebih pemerintahan di bawah komando Presiden Jokowi belum mampu membuat Indonesia keluar dari ketergantungan impor pangan.

"Sorry to say, kita masih tergantung kepada impor," ujarnya dalam diskusi Peta Jalan Menuju Kemandirian Pangan, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Ia menyoroti impor beras selama Pemerintahan Jokowi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras sejak kuartal IV 2014 hingga kuartal I 2017 sudah mencapai 2,7 juta ton dengan nilai Rp 15,3 triliun.

Bustanul menilai data impor beras ini sangat paradoks sebab sejak 2010 produksi beras justru surplus. Namun kenyataanya impor beras terus terjadi hingga saat ini. Ia menyakini impor beras terus terjadi lantaran kapasitas produksi turun. Penyebabnya yakni karena pemerintah sering "memperkosa" lahan.

Istilah itu ia gunakan untuk mengkritisi kebijakan pemberian pupuk kimia secara berlebihan. Akibatnya, tanah tidak bisa lagi "memegang" bahan organik.

"Menteri Pertanian sering mengatakan 2016 tidak ada impor (beras). Ternyata impor juga," kata Bustanul.

Ia menyarakan agar pengunaan pupuk kimia bisa dikurangi sehinga tingkat kesuburan tanah bisa terjadi dan berpengaruh positif kepada produktivitas.