Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Sudah Layak Investasi, Perekonomian RI Harus Terus Dibenahi

Kompas.com - 22/05/2017, 16:47 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

DENPASAR, KOMPAS.com - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan, peringkat investment grade atau layak investasi yang diperoleh Indonesia dari berbagai lembaga pemeringkat dunia harus dibarengi dengan upaya pembenahan perekonomian lainnya.

(Baca: Peringkat "Investment Grade" dari S&P Bukti Kuatnya Perekonomian RI)

"Setelah Standard & Poor (S&P) naikkan rating, harapan nanti outlook ekonomi akan semakin positif, karena komitmen Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian lain akan jaga pengelolaan makro ekonomi yang baik, hati-hati," ujar Mirza usai acara Diseminasi Buku Laporan Keuangan Indonesia 2016 di The Anvaya, Denpasar, Bali, Senin (22/5/2017).

Menurutnya, salah satu komitmen yang perlu dijaga adalah terus menjaga neraca pembayaran yang sehat hingga nilai inflasi.

"Bank Indonesia dan pemerintah jaga neraca pembayaran yang sehat, inflasi kita jaga 3 sampai 5 persen," tambah Mirza.

Mirza menambahkan, rating investment grade yang dibarengi upaya pembenahan akan makin meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Tentu harapannya adalah jumlah investor pasar modal yang datang semakin banyak. Contohnya investor dari Jepang. Dari Jepang itu, kalau belum investment grade, biasanya tidak mau masuk," jelasnya.

Guna menarik minat investor, pemerintah juga harus melanjutkan deregulasi yang tengah dijalankan, baik dari sisi regulasi, iklim investasi yang kondusif, hingga peringkat kemudahan berusaha.

"Harus dipastikan pemerintah melanjutkan deregulasi, baik di manufaktur, perdagangan, petrocemical dan lain lain. Kami lihat komitmen pemerintah tinggi sekali. Di sektor energi komitmen regulasinya baik sekali," ungkapnya.

Dengan berbagai hal tersebut, maka target dari Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia diharapkan dapat tercapai. "Pak Joko Widodo targetkan EODB sampai ke 40, sekarang di level 91," papar Mirza.

Pembiayaan infrastruktur

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan, tak dapat dipungkiri pemerintah saat ini tengah mencari sumber pendanaan yang besar dalam pembangunan infrastruktur di daerah.

"Pemerintah sangat kuat dalam membangun infrastruktur di berbagai daerah, dan pembangunan tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar," ungkap Nurhaida.

Menurutnya, kebutuhan dana yang besar dalam pembangunan infrastruktur tidak bisa semata-mata didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan harus mencari sumber dana di luar APBN.

"Untuk membiayai pembangunan tersebut tidak akan bisa dipenuhi sendiri oleh APBN, diperlukan sumber pembiayaan di luar APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut. Salah satu sumber pembiayaan yang cocok untuk pembangunan infrastruktur adalah pembiayaan dari pasar modal," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com