Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemberlakuan Plat Ganji-Genap Dipastikan Tak Diterapkan pada Mudik 2017

Kompas.com - 23/05/2017, 17:06 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk tidak menerapkan program pembatasan kendaraan dengan pelat nomor ganjil genap pada mudik Lebaran 2017.

Hal ini dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai Rapat Koordinasi mudik Lebaran 2017 di Kantor Kementeri Perhubungan, Selasa (23/5/2017).

"Ide genap ganjil sepertinya kita take it out itu, walaupun finalnya akan kita kasih tahu berapa hari lagi," ujar Luhut.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan penerapan pembatasan pelat nomor ganjil-genap harus melalui sosialisasi dengan waktu yang cukup lama. Jika dipaksa untuk diterapkan, maka penerapan pelat nomor tidak akan maksimal.

Sebab, dengan waktu sosialisasi yang terbatas, masyarakat belum mengetahui kapan pelat nomor yang boleh melintas kapan yang tidak diperbolehkan melintas.

"Kalau masukan dari diskusi, ganjil genap itu dilakukan pada waktu yang lama, dan tempatnya tertentu. Ya seperti yang di Jakarta, lama dan tertentu. Sehingga komunikasinya itu maksimal," jelas dia.

"Ini takut nanti tiba-tiba orang tidak terkomunikasi. Satu rombongan, masuk ke sana kan kasian juga. Itu yang masukan dari diskusi. Jadi ini yang akan kita finalisasi dulu," tambah dia.

Sebelumnya, Kemenhub telah mengkaji penerapan pelat nomor ganjil genap pada mudik Lebaran 2017. Kemenhub, melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) untuk melakukan kajian pada wacana tersebut.

Sejumlah stakeholder yakni meliputi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), akademisi, hingga Lembaga Swadaya Masyakarat (LSM).

Menhub Budi Karya menilai, usulan pelaksanaan pelat ganjil-genap saat mudik Lebaran berasal dari masyakarat. Oleh karena itu pembahasannya juga akan mendengar pendapat masyakat.

"Kalau nanti ternyata dalam diskusi pada setuju, dan masyarakat setuju, kita jalani. Kalau banyak yang menolak, ya kita tidak paksakan," kata Menhub Budi Karya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com