Pemerintah Ingin Ada Perlindungan Investasi dengan Negara-negara Arab

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menuntaskan sejumlah agenda kerja sama dengan negara-negara arab yang sempet tertunda. Salah satunya yakni terkait komitmen perlindungan investasi yang harus diteken.

Persyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong usai rapat kordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

"Sebenarnya negara sana (Timur Tengah) sudah mengajukan rancangan perjanjian perlindungan investasi sejak 2012 dan itu sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Kami mau itu ditindaklanjuti dan dituntaskan segara," ujar Thomas.

Menurut Thomas, perlindungan investasi sangat penting di dalam kerja sama bilateral. Hal-hal yang dorong meliputi tata cara penyelesaikan bila terjadi sengketa investasi dan kepastian tidak akan adanya penyitaan aset investor.

Presiden Joko Widodo tutur Thomas sudah memerintahkan agar kerja sama perlindungan investasi bisa segera dirampungkan dengan beberapa negara arab diantaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

"Kemarin di sidang kabinet paripurna Pak Presiden memberikan arahan untuk segara dituntaskan mungkin adalah sebulan atau dua bulan ini udah harus tuntas," kata dia.

(Baca: BKPM: Deregulasi Mulai Kendor, Investasi Bisa Terganggu)