Pemerintah Siapkan Perlindungan Investasi untuk Investor Timur Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempersiapkan diri menyambut masuknya investasi dari sejumlah negara timur tengah. Salah satu investasi yang akan masuk yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dari perusahaan energi terbarukan asal Uni Emirat Arab, Masdar.

Wakil Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menuturkan, pemerintah sedang mempersiapkan membuat payung hukum agar para investor dari Timur Tengah bisa nyaman berinvestasi.

"Kalau sudah ada payung hukumnya kan jalannya lebih enak," ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Ia tidak menyebutkan bentuk payung hukum itu. Namun menurut Arcandra, payung hukum itu akan mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap investor Uni Emirat Arab (UEA).

Selain dengan UAE, rencananya perlindungan investasi juga akan dibuat untuk para investor dari negara-negara Arab lainnya yakni Qatar dan Arab Saudi.

"Semua akan kami tindaklanjuti, sekarang start dengan UAE. Semua negara penting, ini kebetulan saja kami selesaikan yang ini dulu karena Pak Presiden sudah instruksikan 10 hari yang lalu dengan Menteri Energi UAE untuk diselesaikan bulan ini," kata Arcandra.

Sebelumnya, pemerintah akan menuntaskan sejumlah agenda kerja sama dengan negara-negara Arab yang sempet tertunda. Salah satunya yakni terkait komitmen perlindungan investasi yang harus diteken.

Persyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong usai rapat kordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta.

Menurut Thomas, perlindungan investasi sangat penting di dalam kerja sama bilateral. Hal-hal yang dorong meliputi tata cara penyelesaikan bila terjadi sengketa investasi dan kepastian tidak akan adanya penyitaan aset investor.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar kerja sama perlindungan investasi bisa segara dirampungkan dengan beberapa negara arab diantaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

(Baca: Pemerintah Ingin Ada Perlindungan Investasi dengan Negara-negara Arab )