Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipertanyakan, Acuan Pemerintah untuk Batas Minimal Saldo Wajib Lapor

Kompas.com - 08/06/2017, 15:03 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah untuk merevisi batasan saldo rekening minimal yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis ke Ditjen Pajak dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar, dipertanyakan.

Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, mengatakan perubahan itu menjadi pertanyaan besar karena hanya berselang satu hari dari pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Berarti apa yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan batas minimal itu. Nah kalau misalnya pemerintah sudah punya perhitungan yang komprehensif dan matang, ada dasarnya, tentu enggak mudah berubah-ubah seperti ini," kata Enny, saat konferensi pers di kantor INDEF, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Apabila mengacu pada aturan internasional atau Automatic Exchange of Information (AEOI), minimal saldo yang harus dilaporkan ke Ditjen Pajak adalah 250 ribu dollar AS atau setara Rp 3,3 miliar. Dia mengatakan, pemerintah tak berkewajiban mengacu pada aturan AEOI tersebut.

"Tiap kebijakan publik harus ada dasarnya, dasar perhitungannya apa? Ketika misalnya pemerintah menetapkan Rp 200 juta dan apa juga dasarnya ketika diubah jadi Rp 1 miliar," kata Enny.

Perubahan nominal ini memberi sinyal tidak baik bagi masyarakat. Sebab, hal ini, berarti pemerintah belum memiliki acuan yang jelas sebelum menjalankan kebijakan publik tersebut.

Di sisi lain, dia menyebut, adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Akses Keuangan untuk Keperluan Perpajakan bertujuan menarik data repatriasi WNI di perbankan luar negeri. Hanya saja, melalui perubahan ini, tujuan repatriasi tersebut menjadi bias.

"Jangan sampai ini jadi kontraproduktif, repatriasi nya justru keluar. Pemerintah justru terkesan ingin menarik potensi pajak dari dalam negeri," kata Enny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com