Indonesia dan Australian Bahas 5 Bidang Kerja Sama

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dengan Australia membahas kerja sama di sejumlah bidang, yakni bidang perdagangan, pertanian, teknologi finansial, pendidikan, dan secara spesifik kerja sama infrastruktur. 

Pembahasan kerja sama ini dilakukan pada pertemuan antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dengan Menteri Perdagangan dan Industri New South Wales Australia Niall Blair di Sidney, Australia, Rabu (21/6/2017). 

Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/6/2017), Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut didapat fakta bahwa banyak kegiatan asset recycling di Australia untuk membangun jalan, terowongan, transmisi listrik, hingga pembangunan bandara yang saat ini masih dikerjakan.

"Skema asset recycling itu sama seperti yang ditawarkan Indonesia sebagai skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA)," kata Bambang.

Menariknya, skema PINA di New South Wales, Australia dilakukan dalam kondisi anggaran negara tersebut mengalami surplus 4,5 miliar dollar Australia.

"Ini menggarisbawahi arti pentingnya skema pembiayaan infrastruktur dalam ekspansi infrastruktur yang sedapat mungkin menarik pihak swasta. Kunci keberhasilan dari upaya ini, adalah kejelasan pemanfaatan hasil PINA atau asset recycling dalam ekspansi proyek infrastruktur," kata Bambang.

Partisipasi Swasta

Menurut Bambang, Indonesia saat ini terus mendorong partisipasi swasta untuk mengembangkan infrastruktur di Tanah Air.

"Keberadaan infrastruktur sangat vital untuk mendorong konektivitas, memajukan pembangunan perkotaan-pedesaan, menekan ketimpangan dan menjadi prasyarat agar Indonesia terhindar dari middle income trap country," ujar dia.

Perhitungan Bappenas, kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun hingga 2019. Rinciannya, kontribusi oleh dana APBN/APBD senilai Rp 1.978 triliun, BUMN Rp 1.066 triliun dan partisipasi swasta sebesar Rp 1.751 triliun.

“Di berbagai negara seperti Inggris, Thailand, Portugal, dan Brasil, mampu mendorong investasi swasta di infrastruktur melalui skema PPP hingga 40 persen dari total kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di negara-negara tersebut. Ini yang terus didorong oleh pemerintah,” tegas Bambang.