Terindikasi Kasus Korupsi dan Pajak, India Cabut 100.000 Izin Usaha

NEW DELHI, KOMPAS.com - Perdana Menteri India Narendra Modi pada Sabtu pekan lalu (1/7/2017), menyatakan telah mencabut izin 100.000 perusahaan yang terindikasi melakukan aksi penghindaran pajak dan terkena kasus korupsi.

Saat ini, Pemerintah India mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang memperoleh "uang hitam" atau uang yang diperoleh dari cara menyimpang seperti korupsi dan penghindaran pajak.

Modi menyebut, total ada 300.000 perusahaan yang diperiksa karena melakukan transaksi mencurigakan, pasca kebijakan demonetisasi atau penghentian peredaran uang pecahan 500 dan 1.000 rupee.

Seperti diberitakan www.business-standard.com, dari jumlah tersebut, 100.000 perusahaan harus dicabut izinnya. Dan sebanyak 37.000 di antaranya merupakan shell company alias perusahaan yang sengaja didirikan untuk melancarkan manuver keuangan.

(Baca: India Lakukan Reformasi Pajak Terbesar dalam 70 Tahun)

Pelaku kejahatan keuangan kini bakal kian sulit beraksi. Terlebih, India dan Swiss juga resmi melaksanakan pertukaran informasi pajak otomatis.

Swiss selama ini memang menjadi tempat pelaku kejahatan ekonomi India menyembunyikan kekayaannya. Namun pasca pertukaran informasi pajak IndiaSwiss, simpanan dana orang India di Swiss turun drastis.

"Saya telah meluncurkan program India bersih atau Swachh Bharat Abhiyan. Saya juga melaksanakan berbagai operasi untuk membersihkan ekonomi," tutur Modi saat menghadiri acara yang digelar Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Modi juga memperingatkan para akuntan agar jangan tergiur untuk membantu aksi para pengemplang pajak dan koruptor.

Jika mengetahui ada aksi kejahatan, Modi meminta para akuntan untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah. Peran para akuntan yang sangat strategis dalam membantu perekonomian negara.

"Tanda tangan akuntan lebih punya kekuatan ketimbang Perdana Menteri. Pemerintah mempercayai dokumen yang Anda tandatangani," kata Modi.

Pasca kebijakan demonetisasi 8 November 2016, Modi mengatakan, kesibukan para akuntan semakin meningkat. Di antara mereka, tak sedikit yang nakal.

Makanya, Modi bilang, telah menindak 25 akuntan yang membantu aksi kejahatan keuangan perusahaan.

Bahkan, saat ini, ada sekitar 1.400 kasus kejahatan yang disinyalir dilakukan para akuntan yang kini sedang ditangani pemerintah.

Modi menegaskan, laporan audit akuntan yang sesat, akan menyebabkan para investor merugi karena mereka telah memberikan informasi yang tidak benar.

Atas kasus-kasus tersebut, Modi menegaskan tidak akan memberi ampun kepada pada akuntan nakal beserta kliennya yang telah merugikan ekonomi India. (Yuwono Triatmodjo)