Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dekati Negara-Negara Surga Pajak

Kompas.com - 04/07/2017, 21:30 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tak bisa hanya bersandar kepada perjanjian kerja sama multilateral pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan atau atau Automatic Exchange of Information (AEOI).

Faktanya, sebagian negara yang  dikenal sebagai surga pajak belum mau mengakui semua negara yang menandatangani perjanjian AEoI satu level. Akibatnya, mereka tak mau begitu saja menukarkan informasi keuangan.

"Secara terpisah perlu melakukan pendekatan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (3/7/2017).

Pemerintah sudah memiliki target negara-negara yang akan didekati. Tujuannya yakni agar negara surga pajak itu mau menandatangani perjanjian pertukaran informasi keuangan secara bilateral.

Hingga saat ini, pemerintah sudah memastikan kerja sama pertukaran informasi keuangan dengan dua negara yang dikenal sebagai surga pajak yakni Hongkong dan Swiss. Target selanjutnya adalah Macau dan Singapura.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiaseteadi mengatakan, pihaknya akan sesegera mungkin menjalin kerja sama pertukaran informasi perpajakan dengan Macau. Rencananya penandatangan kerja sama akan dilakukan pada Juli ini.

Sementara itu dengan Singapura, Ken mengatakan bahwa negeri jiran itu sudah menandatangani perjanjian multilateral pada 21 Juni 2017.

Hanya saja, pemerintah masih mengupayakan agar Singapura mau menandatangi kerja sama perpajakan secara bilateral dengan Indonesia.

Selain negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak itu, pemerintah juga akan mendekati sejumlah negara yang menjadi pusat keuangan. Meliputi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Pemerintah akan terlebih dahulu memastikan apakah perlu adanya kerja sama bilateral terkait perpajakan dengan tiga negara tersebut atau tidak.

Bila kerja sama multilateral cukup, maka tak perlu ada perjanjian secara bilateral. AEoI dinilai begitu penting sebab Ditjen Pajak bisa mendapatkan informasi keuangan WNI yang ada di luar negeri.

Selama ini, Ditjen Pajak tidak memiliki kewenangan untuk mengakses informasi keuangan WNI di luar negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com