Komisi XI Imbau Pemerintah Sosialisasikan Rencana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mengimbau pemerintah untuk menyosialisasikan rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia.

Dia menyarankan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai pimpinan program ini untuk membukanya ke publik.

"Seperti yang saya sarankan di raker Komisi XI, sosialisasi harus luas dan menjangkau semua pihak termasuk DPR. Jangan sampai eksklusif pemerintah saja," kata Eva, kepada Kompas.com, Rabu (5/7/2017).

Eva menyebut, Bappenas berjanji menyepakati permintaan tersebut.

Eva yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengaku senang jika rencana tersebut terealisasi. Pasalnya, rencana itu digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.

"Walau sudah jadi wacana sejak orde lama, tapi dukungan serta partisipasi politik dan masyarakat luas perlu dipastikan. Apalagi semua alasan (pemindahan ibu kota) masuk akal," kata Eva.

Rencananya, ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke luar Pulau Jawa, tepatnya Pulau Kalimantan.

Hanya saja, belum diketahui kota di Pulau Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota baru. Bung Karno menggagas ibu kota dipindah ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Alasan pemindahan ibu kota untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dan non Jawa. Eva menjelaskan, sudah banyak negara yang memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.

Sedangkan di Indonesia, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian berada di Jakarta.

"Malaysia termasuk yang sudah memisahkan kota pemerintahan dari pusat perekonomian. Sense of belonging oleh masyarakat ini penting, plus dukungan politik dari DPR," kata Eva.

Selain itu, Eva berharap kerja sama para anggota DPR untuk ikut menyosialisasikan rencana ini kepada masing-masing konstituennya.

Dengan demikian, lanjut dia, rencana pemerintah dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Bappenas menargetkan kajian pemindahan ibu kota rampung tahun ini.

Kemudian pada tahun 2018, kegiatan pemindahan seperti pembangunan infrastruktur sudah mulai dilakukan. Butuh waktu sekitar 3-4 tahun untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru.

Jika rencana ini terealisasi, pusat pemerintahan akan dipindah dari Jakarta. Sedangkan pusat perekonomian dan bisnis tetap berada di Jakarta.