Sri Mulyani Cuma Tersenyum Ditanya Dana Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani masih enggan menanggapi rencana pemindahan ibu kota. Usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (5/7/2017) misalnya, ia hanya tersenyum saat ditanya soal skema pembiayaan pemindahan ibu kota.

Seperti diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan memulai kajian mendalam rencana pemindahan ibu kota pada 2018.

Diakui Bappenas, pemindahan pusat pemerintahan akan menelan banyak dana. Sementara itu, kondisi anggaran negara sangat terbatas.

Berdasarkan APBN 2017, pendapatan negara ditargetkan hanya mencapai Rp 1.750 triliun. Sementara total belanja negara mencapai Rp 2.080 triliun. Artinya, pemerintah akan mengalami defisit anggaran Rp 330 triliun, atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Implikasinya, bila anggaran sudah defisit, maka jalan satu-satunya untuk membiayai belanja negara adalah dengan mencari pendanaan lain. Opsi yang kerap diambil pemerintah adalah dengan berutang. Namun berdasarkan data akhir Mei 2017, posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 3.672 triliun.

Bila pemerintah memilih menambah utang untuk pendanaan pemindahan ibu kota, maka APBN dipastikan akan semakin terbebani.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Bojonegoro mengatakan, pemerintah akan mendorong partisipasi swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur ibu kota baru.

Namun pengamat ekonomi Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira mengatakan, swasta pasti akan  kurang berminat bila ditawari investasi untuk membangun fasilitas pemerintahan.

"Imbal hasilnya kecil. Beda dengan proyek infrastruktur yang komersil," ucap Bima kepada Kompas.com kemarin.