Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INDEF: Pemerataan Pembangunan Bukan dengan Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 09/07/2017, 08:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu alasan pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta adalah untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa.

Hanya saja, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati memandang pemindahan ibu kota bukan langkah yang tepat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

"Coba kita bayangkan misalnya, pusat kegiatan bisnis di Kuala Lumpur, setelah pusat pemerintahan Malaysia pindah (dari Kuala Lumpur) ke Putrajaya, apakah (pertumbuhan) ekonomi pindah ke Putrajaya?," kata Enny, kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

"Apakah ibu kota India dari Mumbai dipindah ke New Delhi (pertumbuhan ekonomi pindah ke New Delhi), termasuk (pertumbuhan ekonomi) New York dan Washington DC?" 

(Baca: Menurut INDEF, Jakarta Masih Layak Jadi Ibu Kota)

Enny menjelaskan, hal yang mempengaruhi pertumbuhan sebuah kota berkembang adalah pembangunan infrastruktur ekonomi. Bukan justru mendorong kota tersebut menjadi pusat pemerintahan.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah membangun infrastruktur ekonomi di daerah luar Jawa, seperti Kalimantan dan Sumatera.

"Membangun hilirasi industri di sana, sehingga penyebaran industri tidak terpusat di Jawa. Ini kan semua bahan baku dari luar Jawa, tapi industrinya di Jawa," kata Enny.

Pemerataan pembangunan, lanjut dia, tidak akan tercapai jika pemerintah tidak membangun infrastruktur di lokasi ibu kota baru.

Terlebih, saat ini, teknologi semakin maju. Korporasi besar yang selalu berhubungan dengan pemerintah pusat belum tentu akan membangun kantor perwakilan di ibu kota baru.

Melalui kemajuan teknologi, korporasi besar bisa saja hanya membangun kantor virtual. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus melihat perubahan lingkungan eksternal, misalnya respon global.

Saat ini China tengah membangun jalur sutra. Apakah nantinya lokasi ibu kota baru juga termasuk dalam jalur sutra dan meningkatkan perekonomian.

Dengan demikian, perlu kajian komprehensif sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota.

"SDM misalnya semua terkumpul di Jawa. Kalau ibu kota dipindah, maka hampir seluruh kebutuhan SDM yang dibutuhkan kantor kementerian, harus dipindahkan," kata Enny.

Sebelumnya, Bappenas tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan kajian selesai akhir tahun ini.

Halaman:


Terkini Lainnya

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com