Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INDEF: Ada Enggak Logikanya Swasta Bangun Infrastruktur Pemerintah?

Kompas.com - 09/07/2017, 09:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mempertanyakan rencana pemerintah untuk melibatkan swasta dalam pendanaan rencana pemindahan ibu kota.

Pemerintah sebelumnya menegaskan akan meminimalisir penggunaan APBN dan melibatkan swasta dalam pendanaan pemindahan ibu kota.

"Sekarang pertanyaannya, ada enggak logikanya swasta membangun infrastruktur pemerintah? Dia (swasta) membangun gedung kementerian, ada enggak logikanya? Yang namanya swasta itu investasi," kata Enny, kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

Jika swasta membangun kantor pemerintahan, berarti pemerintah harus membayar sewa gedung ke pihak swasta. Hanya saja, hal ini mengancam kerahasiaan pemerintah.

"Bagaimana tingkat independensi dan tingkat security dari semua data-data atau kerahasiaan negara kita, kalau pengelolaannya diserahkan ke swasta? Ini kan semua harus jadi pertimbangan," kata Enny.

(Baca: Pemerintah Libatkan Swasta dalam Pemindahan Ibu Kota)

Di sisi lain, Enny mengaku tak dapat memperkirakan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota.

Hal itu tergantung dengan keputusan lokasi ibu kota baru. Hanya saja, dia mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian secara mendalam.

Negara-negara yang sudah memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk merencanakan perpindahan ibu kota.

Bahkan dokumen perencanaan perpindahan ibu kota harus disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

"Jadi kajian ini masih panjanh. Pemerintah harus bikin kajian dulu, uji publik, persetujuan DPR, blue print, peta jalan," kata Enny.

(Baca: Minimalisasi Penggunaan APBN, Pemindahan Ibu Kota Akan Pakai Dana Swasta)

 

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan sedang menyusun skema pendanaan.

Skema kerja samanya antara pemerintah dengan badan usaha. Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan.

Pemerintah tengah mencari lokasi ibu kota baru yang kepemilikan tanahnya berada di pemerintah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Whats New
Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Whats New
'Food Estate' dan 'Contract Farming' Jauh dari Kedaulatan Pangan

"Food Estate" dan "Contract Farming" Jauh dari Kedaulatan Pangan

Whats New
Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Whats New
BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

Whats New
China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

Whats New
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Whats New
3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

Whats New
Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Whats New
Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Whats New
Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Whats New
16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

Whats New
Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Whats New
Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Whats New
Bukan Hanya 7, Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut Berpotensi Ditambah

Bukan Hanya 7, Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut Berpotensi Ditambah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com