Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INDEF Kritik Program Kedaulatan Pangan Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 10/07/2017, 18:01 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkritik program kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati menjelaskan anggaran kedaulatan pangan melonjak 53,2 persen dari Rp 63,7 triliun pada tahun 2014 mencapai Rp 103,1 triliun pada APBN 2017.

Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Hal itu disampaikan Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kantor INDEF, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2017).

(Baca: Konsep Kedaulatan Pangan Jokowi-JK Butuh Biaya Besar)

Adapun anggaran senilai ratusan miliar rupiah paling banyak dialokasikan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

Hal itu dialokasikan melalui empat komponen, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian PU-Pera, subsidi pupuk, dan subsidi benih.

Total belanja keempat komponen ini melonjak 61,7 persen dari Rp 40,2 triliun pada APBN 2014 menjadi Rp 65 triliun pada APBN 2017.

Artinya, empat komponen ini telah menyedot 59,5 persen dari total alokasi anggaran kedaulatan pangan.

Enny mencontohkan, salah satu kebijakan yang belum optimal terkait padi, jagung, dan kedelai.

"Terjadi penurunan impor jagung karena kebijakan pemerintah setop impor jagung. Begitu impor jagung ditekan, impor gandum meningkat drastis," kata Enny.

Kebijakan penyetopan impor jagung itu menyebabkan 483.185 ton jagung impor tertahan di pelabuhan dan harga pangan ternak naik 20 persen.

Enny menjelaskan sebagian besar yang melakukan permintaan terhadap jagung adalah yang memiliki kebutuhan pakan ternak.

Dengan demikian, hal ini menimbulkan ketidakpastian usaha. Kemudian, lanjut dia, impor beras masih cukup besar.

Anggaran dan subsidi meningkat, namun impor beras juga meningkat.

Berdasarkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Ditjen Bea Cukai menunjukkan impor beras pada tahun 2016 sebesar 1,3 juta ton dan Januari-Mei 2017 sebesar 94.000 ton.

(Baca: Petani Muda Merosot, Kedaulatan Pangan Terancam?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com