Ogah Citra Rusak, Pemerintah Turunkan Target Penerimaan Perpajakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa target penerimaan pajak sebesar 1.498,9 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 terlalu tinggi.

Setelah dipertimbangkan, akhirnya pemerintah menurunkan target penerimaan pajak hanya Rp 1.450 di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

"Karena pemerintah tidak ingin APBN itu jadi risiko di dalam penilaian market dunia internasional," ujar Darmin saat rapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (20/10/2017).

Seperti diketahui pemerintah Indonesia telah meraih peringkat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat terkemuka internasional yakni S&P, Fitch Ratings dan Moody's.

Predikat itu diberikan lantaran pemerintah dianggap mampu meningkatkan kehati-hatian fiskal termasuk kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel.

Darmin mengatakan, penurunan target perpajakan adalah upaya pemerintah mengembalikan APBN menjadi lebih realistis.

Hal itu menyusul realisasi penerimaan pajak semester I-2017 yang hanya Rp 571,9 triliun atau 38,2 persen dari total target di APBN 2017.

"Bayangkan kalau kita tidak turunkan Rp 50 triliun itu. Orang (Investor) juga bisa hitung (tidak capai target). Ini risiko ini. Itu lebih buruk dampaknya jadi kita buka (koreksi) saja," kata Darmin.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan penyebab target penerimaan perpajakan diturunkan pemerintah.

Sebab di sisi lain, pemerintah justru menaikkan asumsi pertumbuhan ekonomi dari 5,1 persen jadi 5,2 persen pada 2017.

Misbakhun menilai hal ini anti teori sebab seharusnya, bila pertumbuhan ekonomi dinaikan, maka penerimaan pajak juga seharusnya naik.

Dengan kondisi ini ia meyakini pemerintah akan menutup defisit anggaran dengan banyak berutang.