Awasi Harga Pangan, Perlukah Gunakan Cara Pak Harto?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai, keputusan pemerintah menggandeng Polri untuk mengawasi harga pangan selama periode Ramadhan dan Lebaran 2017 sangat efektif.

Tingkat inflasi selama periode itu hanya 1,08 persen. Padahal pada 2014-2016 lalu, angka inflasi periode Ramadhan dan Lebaran mencapai 1,36 persen, 1,47 persen, dan 1,35 persen.

"Jadi volatile food (gejolak harga pangan) takutnya sama bedil ternyata," ujarnya saat rapat dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Menurut Misbakhun, hal ini cukup mengonfirmasi cara pengawasan harga pangan dengan melibatkan aparat keamanan, seperti dilakukan Orde Baru lalu, terbukti efektif.

Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto kerap mengumumkan harga pangan, misalnya cabai dan bawang, dari pasar-pasar di daerah melalui Radio Republik Indonesia (RRI).

"Itu yang kerja ya Koramil sama Kodim sehingga kalau ada harga cabai yang tidak sesuai dengan RRI, itu Kodim yang datang ke petani cabainya," kata politisi Golkar itu.

Bila cara ini dinilai tepat oleh pemerintah, maka ia mengusulkan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) digabung saja dengan Satgas dari pihak Kepolisan.

Meski begitu, Misbakhun menilai tidak perlu ada klaim sepihak terhadap stabilitas harga pangan dan inflasi periode Ramadhan dan Lebaran. Sebab, hal itu merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Polri.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, upaya pengendalian inflasi juga tidak terlepas dari peran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Bahkan TPID juga berperan menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

(Baca: "Harga Pangan Stabil Iya, Stabil Tinggi...")