Eks Penangkap Benih Lobster Siap Jadi Pembudidaya Ikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan masyarakat eks penangkap benih lobster siap menerima bantuan kompensasi untuk beralih usaha menjadi pembudidaya ikan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan hal tersebut setelah melakukan penelusuran fakta di lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat dan elemen terkait.

"Masyarakat yang telah terverifikasi sebagai calon penerima bantuan tidak ada satupun yang menolak mengembalikan bantuan yang akan diberikan dan tetap komitmen dengan ikrar yang sudah mereka ucapkan," kata Slamet dalam rilis resmi KKP yang diterima Kompas.com Selasa (11/7/2017) di Jakarta

Hal tersebut dikemukakan Slamet karena beredar isu adanya penolakan bantuan oleh masyarakat eks penangkap benih lobster di 3 Kabupaten yakni Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur belakangan ini.

Dalam rilis tersebut juga disebutkan bahwa menurut Kepala desa Mertak Kecamatan Pujut, Haji Bangun, tidak satupun warga masyarakat yang menolak menerima bantuan.

Ia justru heran dengan adanya isu penolakan yang berkembang. Dirinya dan warga masyarakat justru menunggu bantuan terealisasi dalam waktu dekat.

“Kami dengan senang hati dan berterima kasih atas bantuan yang akan diberikan, harapannya usaha budidaya akan berjalan sukses, sehingga ekonomi kami kembali bangkit,” katanya dalam rilis tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi jajaran Kepolisian Polda NTB dan informasi yang dihimpun beberapa pihak, disimpulkan bahwa isu terkait penolakan bantuan KKP merupakan provokasi yang sengaja dihembuskan beberapa oknum, yang dibelakangnya ada peran dari eksportir yang berafiliasi dengan jaringan importir di luar negeri.

“Ada upaya konsolidasi penggalangan rencana provokasi yang dilakukan beberapa oknum yang diduga kuat difasilitasi oleh pengusaha, namun hingga saat ini tidak ada laporan indikasi pengerahan massa seperti isu yang beredar. Saat ini aparat tengah mengidentifikasi oknum tersebut,” ungkap Heri, Kanit Intel Polsek Kuta-Lombok Tengah dalam rilis.

Sebelumnya dalam keterangan persnya, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengatakan bahwa isu terkait penolakan bantuan disinyalir hanya dilakukan sebagian kecil nelayan saja. Ia menegaskan Pemerintah Propinsi NTB akan bebar-benar memperhatikan nasib eks Penangkap benih lobster.

Untuk menjamin kesuksesan proses penyaluran bantuan, Pemerintah Propinsi NTB akan berkoordinasi dengan jajaran Polda NTB dalam hal ini Polairud Polda NTB untuk mengawal proses penyaluran bantuan.

Polda NTB menyatakan siap membantu pemerintah termasuk mengawal proses pengalihan profesi masyarakat dari penangkap benih lobster ke usaha budidaya ikan.