Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Per Mei 2017, Serapan Anggaran Kemenperin Hanya 25 Persen

Kompas.com - 12/07/2017, 21:43 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Serapan anggaran belanja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hingga 31 Mei 2017 mencapai Rp 708,52 miliar atau 24,92 persen dari pagu tahun ini sebesar Rp 2,84 triliun.

Porsi serapan anggaran tersebut meningkat 7,05 persen poin dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sekitar 17,87 persen.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan unit eselon I dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait pemantauan pengadaan barang dan jasa untuk mendorong percepatan realisasi anggaran khususnya belanja modal,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto saat Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Airlangga menjelaskan, anggaran terbesar disalurkan pada beberapa program prioritas, salah satunya pengembangan SDM industri dan dukungan manajemen Kemenperin yang mencapai Rp 941,6 miliar dan telah terealisasi hingga Mei 2017 sebesar 31,05 persen atau Rp 292,34 miliar.

“Kami tengah fokus menjalankan program penumbuhan dan pengembangan IKM serta program pengembangan teknologi dan kebijakan industri,” tuturnya.

Menperin menjelaskan, penyerapan anggaran pada beberapa program masih terkendala sejumlah hal, salah satunya, Ditjen Industri Agro memiliki anggaran yang diblokir sebesar Rp 91,326 miliar atau 50,26 persen dari pagu anggaran Rp 181,700 miliar.

"Proses pencairan blokir anggaran ini baru selesai di pertengahan Mei 2017," jelasnya. Dengan itu, diperkirakan sampai dengan Juli 2017, Ditjen Industri Agro dapat menyerap sebesar 33,21 persen dari pagu anggaran.

Adapun realokasi anggaran sebesar Rp 219 miliar dari Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan penumbuhan populasi industri masih dalam proses.

"Realokasi anggaran tersebut diberikan kepada Sekretariat Jenderal sebesar Rp 131 miliar, Direktorat Jenderal IKM sebesar Rp 26 miliar, dan BPPI sebesar Rp 41 miliar yang sampai saat ini masih dalam proses di Kementerian Keuangan," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com