Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi Ungkap Latar Belakang Pemberantasan "Illegal Fishing"

Kompas.com - 15/07/2017, 18:43 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan latar belakang dan awal mula pemerintah Indonesia melakukan langkah terobosan memberantas penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).

"Berdasarkan sensus periode 2003 - 2013, jumlah rumah tangga nelayan berkurang dari 1,6 juta keluarga jadi 800.000 keluarga saja. Selain itu, ada 115 eksportir pengolahan ikan nasional yang tutup," ujar Menteri Susi dalam acara Halal bi Halal Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Sabtu (15/7/2017). 

Ia juga mendapatkan informasi bahwa ekspor ikan Indonesia hanya nomor tiga di ASEAN padahal luas laut Indonesia paling besar di kawasan.

Baca: Perkembangan Sektor Perikanan Bikin Suprise

Sebelum menjadi menteri, ia tidak tahu mengapa sektor perikanan Indonesia terpuruk. "Setelah saya jadi menteri, barulah saya menemukan jawabannya. Ternyata, banyak kapal asing dan kapal eks asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia," katanya.

Berdasarkan data KKP, sebenarnya hanya ada 1.300 kapal eks asing yang memiliki izin penangkapan ikan di Indonesia.  Namun faktanya, jumlah kapal yang beroperasi jauh lebih besar dari itu karena pemilik kapal menggadakan izinnya secara ilegal.

Dengan kondisi tersebut, Susi berpikir perlu ada langkah terobosan yang berani untuk memberantas illegal fishing yang dilakukan kapal-kapal eks asing.

Pemerintah pun melakukan penegakan hukum. Kapal-kapal illegal fishing ditangkap dan ditenggelamkan untuk memberikan efek jera dan efek gentar.

Namun Susi menegaskan, penenggelaman kapal illegal fishing sebenarnya bukanlah kebijakan yang dibuat oleh dirinya. Sebab, aturan tersebut sudah ada dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyebutkan pemerintah boleh menenggelamkan kapal ikan yang melakukan illegal fishing di Indonesia. 

"Jadi, saya hanya mengimplementasikan apa yang diamanatkan UU. Presiden pun tidak ragu-ragu untuk memerintahkan penenggelaman kapal," jelas dia. 

Selain langkah hukum, Menteri Susi juga mengeluarkan aturan tentang moratorium kapal eks asing dan larangan alih muat (transshipment) ikan di tengah laut.

Kini, kata Susi, upaya pemberantasan illegal fishing telah membuahkan hasil. Ekspor perikanan Indonesia naik 5 persen, sementara impor ikan justru turun 70 persen.

Stok ikan Indonesia juga naik dari 6,5 juta ton menjadi 12,6 juta ton. Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan naik dari 104 menjadi 110.

Usaha perikanan tangkap juga kian menguntungkan lantaran Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) juga naik dari 102 menjadi 120.

Sementara, tutur perempuan asal Pangandaran Jawa Barat itu, konsumsi ikan nasional juga naik dari 36 kg menjadi 43 kg per orang. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com