Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi: Anda Mau Investasi Apa Mau Nyolong?

Kompas.com - 16/07/2017, 13:32 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan ada pihak-pihak yang mendorong dan memintanya menghentikan penenggelaman kapal illegal fishing.

"Saya bingung, Pak. Karena penenggelaman kapal itu bukan Susi mau dan bukan pula Jokowi punya kebijakan," ujar Susi dalam acara Halal Bihalal Iluni UI di Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Ia menegaskan, penenggelaman kapal illegal fishing adalah amanat Undang-undang Perikanan. Tentu saja sebagai pejabat negara, ia wajib melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

Namun yang lebih aneh, kata Susi, wacana penghentian penenggelaman kapal illegal fishing itu ternyata dikaitkan dengan investasi. Kabarnya, para investor tidak suka dan tidak nyaman dengan kebijakan penenggelaman kapal illegal fishing.

"Lha apa hubungannya investasi dengan penenggelaman kapal? Anda mau investasi apa mau nyolong?" kata Susi heran.

Susi juga tidak setuju kapal-kapal besar illegal fishing dijadikan kapal nelayan. Sebab alat tangkap di kapal itu dianggap tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan pilar keberlanjutan (sustainability).

Menteri nyentrik asal Pangandaran Jawa Barat itu menilai penenggelaman kapal dan pengawasan secara intens masih perlu dilakukan untuk memagari laut Indonesia dari penjarah ikan.

Apalagi tutur Susi, sejumlah negara misalnya China, Thailand, dan Vietnam, juga sudah melakukan moratorium penangkapan ikan. Hal ini bisa membuat kapal-kapal asing dari negara tersebut masuk ke perairan Indonesia untuk mencuri ikan sebanyak-banyaknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3, S1, dan S2

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3, S1, dan S2

Work Smart
Tur Wisata Lebaran Makin Ramai, Ini Strategi Dwidaya Tour Tetap Dorong Transaksi Tahun Ini

Tur Wisata Lebaran Makin Ramai, Ini Strategi Dwidaya Tour Tetap Dorong Transaksi Tahun Ini

Whats New
Rupiah Tertekan, 'Ruang' Kenaikan Suku Bunga Acuan BI Jadi Terbuka

Rupiah Tertekan, "Ruang" Kenaikan Suku Bunga Acuan BI Jadi Terbuka

Whats New
Hana Bank Catat Laba Bersih Rp 453 Miliar, Total Aset Naik

Hana Bank Catat Laba Bersih Rp 453 Miliar, Total Aset Naik

Whats New
Tingkatkan Produksi Beras di Jateng, Kementan Beri Bantuan 10.000 Unit Pompa Air

Tingkatkan Produksi Beras di Jateng, Kementan Beri Bantuan 10.000 Unit Pompa Air

Whats New
Genjot Energi Bersih, Bukit Asam Target Jadi Perusahaan Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

Genjot Energi Bersih, Bukit Asam Target Jadi Perusahaan Kelas Dunia yang Peduli Lingkungan

Whats New
HM Sampoerna Bakal Tebar Dividen Rp 8 Triliun

HM Sampoerna Bakal Tebar Dividen Rp 8 Triliun

Whats New
PLN Nusantara Power Sebut 13 Pembangkit Listrik Masuk Perdagangan Karbon Tahun Ini

PLN Nusantara Power Sebut 13 Pembangkit Listrik Masuk Perdagangan Karbon Tahun Ini

Whats New
Anak Muda Dominasi Angka Pengangguran di India

Anak Muda Dominasi Angka Pengangguran di India

Whats New
Daftar 6 Kementerian yang Telah Umumkan Lowongan PPPK 2024

Daftar 6 Kementerian yang Telah Umumkan Lowongan PPPK 2024

Whats New
Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Pembiayaan Kendaraan Listrik BSI Melejit di Awal 2024

Whats New
Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Peringati Hari Bumi, Karyawan Blibli Tiket Donasi Limbah Fesyen

Whats New
Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Great Eastern Hadirkan Asuransi Kendaraan Listrik, Tanggung Kerusakan sampai Kecelakaan Diri

Earn Smart
Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Setelah Akuisisi, Mandala Finance Masih Fokus ke Bisnis Kendaraan Roda Dua

Whats New
KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

KKP Gandeng Kejagung untuk Kawal Implementasi Aturan Tata Kelola Lobster

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com