Jumlah Orang Miskin Naik, Kebijakan Pemerataan Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyadari perlu adanya akselerasi program kebijakan agar jumlah penduduk miskin tidak terus melonjak. Pilihannya yakni perpecahan program pemerataan ekonomi.

"Harus bisa kami push," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin di kantornya, Jakarta, Senin (17/7/2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,77 juta orang, atau 10,64 persen dari jumlah penduduk. Angka itu juga naik sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016 lalu.

Darmin mengatakan, penurunan jumlah penduduk miskin untuk mencapai di bawah 10 persen sangatlah sulit. Sebab pada tingkat ini, kemiskinan kian dalam dan parah.

Pemerintah sudah membuat rancangan kebijakan pemerataan ekonomi. Kebijakan ini meliputi reforma agraria, program pendidikan dan pelatihan vokasional, serta kesempatan berusaha dan kerja.

Meski begitu diakui Darmin, realisasi kebijakan itu belum dilakukan penuh lantaran adanya sejumlah hambatan misalnya lahan untuk reforma agraria. Ia menuturkan, pada Agustus 2017, kebijakan pemerataan akan dipercepat.

"Sebenarnya kalau rumusannya kami sudah buat kebijakan pemerataan ekonomi itu tapi pelaksanaannya memang masih butuh waktu," kata Darmin.