Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indef Ingatkan Pemerintah soal Bahaya Kemiskinan

Kompas.com - 19/07/2017, 21:42 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah guna mengurangi jumlah penduduk miskin Indonesia yang saat ini terus bertambah di tengah pertumbuhan perekonomian yang bagus.

"Program pengurangan kemiskinan itu contohnya sudah banyak. Ada program reformasi agraria, program akses keuangan, program akses keterampilan. Mudah-mudahan jalan, itu program yang sudah bagus, tinggal dijalankan atau tidak," kata Didik di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Imbas meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia, saat ini industri ritel di tanah air menjadi tidak sehat. Tak sedikit perusahaan yang bergerak di industri tersebut merumahkan karyawannya, lantaran daya beli masyarakat turun.

(Baca: Kemiskinan Makin Dalam dan Kian Parah)

"Sekarang banyak ritel yang tidak berkembang, daya beli turun. Itu indikasi bahwa pemerintah tidak punya target yang bagus untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah gagal mengurangi kemiskinan, padahal ekonomi normal," ujar dia.

Dengan fakta itu, pemerintah diingatkan untuk segera menuntaskan persoalan yang ada. Alasannya, hal itu bisa berdampak pada turunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Bahkan, dampak lainnya bisa memicu krisis yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1997 silam.

"Harus waspada, spiral kebawahnya bisa cepat kalau tidak diantisipasi dan diatasi. Seperti krisis 1997 kan tiba-tiba saja merosot ke bawah, kayak papan luncur. Mumpung tidak seperti itu lebih baik waspada," tutup dia.

(Baca: Tekan Kemiskinan di Bawah 10 Persen pada 2018, Apa Langkah Pemerintah?)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta orang pada Maret 2017, bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan jumlah September 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com