Tiga Strategi Pemerintah Entaskan Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Bambang Brodjonegoro membeberkan tiga strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui implementasi agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Pertama, perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan ketiga, mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan.

"Tantangan dalam mengatasi kemiskinan multidimensional butuh intervensi tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi semata tapi juga konsistensi kita melaksanakan agenda SDGs. Ini menjadi jawaban relevan terhadap permasalahan pengentasan kemiskinan," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/7/2017).

(Baca: Tekan Kemiskinan di Bawah 10 Persen pada 2018, Apa Langkah Pemerintah?)

Pemerintah mengklaim, sejauh ini telah berhasil mengurangi presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dari 17,75 persen pada tahun 2006 menjadi 10,70 persen pada tahun 2016.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan sosial yang komprehensif melalui implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan.

Jumlah penerima manfaat yang dicakup oleh skema ini pada tahun 2016 mencapai sekitar 172 juta orang atau 66,4 persen dari populasi.

"Program ini telah menjadi salah satu skema terbesar di dunia. Sistem Jaminan Sosial Nasional juga telah diterapkan di sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan," ujar Bambang.

Bambang juga menegaskan, pentingnya kemitraan di semua sektor, termasuk aktor pemerintah dan non-pemerintah di tingkat nasional dan daerah guna mendukung terwujudnya agenda SDGs.

Contohnya adalah penggunaan mekanisme cashless di Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera dan Transfer Tunai Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan.

"Kebijakan ini memerlukan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan sektor ritel dan perbankan. Mekanisme ini dapat meningkatkan akurasi target, mengurangi kecurangan, dan mendorong keterbukaan terhadap akses keuangan," terang Bambang.