Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Dorong Industri

Kompas.com - 28/05/2008, 15:37 WIB

JAKARTA,RABU - Pemerintah harus lebih mendorong industri-industri yang terancam mengalami pertumbuhan minus seperti industri pemintalan dan non-besi agar target pertumbuhan industri lima persen tahun ini bisa terlampaui. "Kita setuju bahwa pertumbuhan sektor ini tumbuh di level lima  persen. Sesuai dengan perkiraan kami, terdapat beberapa sektor yang tumbuh di atas rata-rata sektor, tapi secara keseluruhan banyak sektor yang tumbuh stagnan atau bahkan melambat," kata kepala ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Martin Panggabean seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu (28/5). 

Selain untuk mencapai target industri, Martin mengatakan,  industri-industri tersebut sebenarnya berpotensi memberi kontribusi yang besar pada pertumbuhan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dia memperkirakan, industri pintal akan tumbuh minus (-) 0,63 persen dari 2,33 pada 2007, sedangkan industri non-besi tumbuh 2,38 persen dari sebelumnya 3,89 persen. "Industri yang juga harus mendapat perhatian karena pertumbuhannya semakin jauh melambat adalah pupuk," katanya.
    
Dari angka pertumbuhan 11,32 persen pada 2007, jelasnya, industri itu akan melambat menjadi hanya 6,22 persen pada 2008. Menurut Martin, secara rata-rata, pertumbuhan sejumlah industri menunjukan tren perlambatan, bahkan kejenuhan pertumbuhan, meski mencapai pertumbuhan di atas rata-rata seperti industri minyak lemak yang diperkirakan pada 2008 tumbuh tinggi sebesar 16,05 persen, namun turun jauh dibanding tahun lalu 23,56 persen.

Dijelaskan Martin, tren perlambatan pertumbuhan tersebut merupakan efek perlambatan pertumbuhan ekonomi global.  "Selain itu, karena harganya yang cukup tinggi, maka permintaan barang industri akan alami penurunan," katanya.

Ditanya tentang pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Martin Panggabean menyatakan, peningkatan sektor industri jauh lebih memberdayakan masyarakat daripada pemberian uang gratis sebesar Rp 100.000 per rumah tangga miskin per bulan. "Poin pentingnya, BLT tidak bisa mengembalikan ’purchasing power’ (daya beli-red) masyarakat berpendapatan rendah seperti sebelum ada kenaikan," ujar Martin.

Menurut Martin, dampak BLT pada konsumsi masyarakat hanya akan bersifat temporer karena setelah BLT hilang, harga-harga barang kebutuhan tetap bertahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com