Pemerintah Harmonisasikan Belanja Modal dan Barang

JAKARTA, SELASA - Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, namun sekaligus juga meminimalkan belanja negara agar terjadi penghematan anggaran, pemerintah melakukan harmonisasi belanja barang dan belanja modal tahun anggaran 2009.

Harmonisasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan belanja modal pemerintah yang harus meningkat pada tahun depan, dan sebaliknya meminimalkan belanja negara dengan cara penghematan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kebijakan Analisa Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menjawab pers, seusai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/8).

Rapat dihadiri oleh sejumlah menteri terkait seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan Syafii Djamal, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

Namun, Menteri Koordinator Perekonomian yang dijabat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru tidak hadir. "Rapat tadi tidak membahas penambahan anggaran di APBN 2009. Akan tetapi, melhat kembali komposii belanja barang dan modal supaya ada harmonisasi di anggaran," ujar Anggito.

Menurut Anggito, supaya penggunaan anggaran itu fokus, belanja modalnya harus dinaikan. Sebab, dengan begitu, hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Akan tetapi, sebaliknya belanja barang harus diminimalkan, karena harus dihemat," tambah Anggito.

Catatan Kompas, belanja barang di APBN 2009 tercatat sebesar Rp 76,4 triliun dan belanja modal tercatat sebesar Rp 90,7 triliun. Total belanja pemerintah mencapai Rp 818,2 triliun.

Dalam rapat itu, Kalla, lanjut Anggito, juga menanyakan belanja barang di Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan. "Berapa kebutuhan anggaran selama tiga tahun ke depan itu? Dan, berapa yang sudah dialokasikan dan ditampung di APBN 2009. Sedangkan yang belum ditampung sekarang, akan ditampung di anggaran tahun-tahun mendatang," papar Anggito.

Ditambahkan oleh Anggito, Kalla juga menanyakan bagaimana halnya dengan pendanaan proyek-proyek infrastruktur Public Privat Partnershif (PPP) seperti jalan tol, listrik dan sebagainya. "Karena proyek-proyek tersebut, tidak sepenuhnya APBN, akan tetapi bisa dikerjasamakan dengan pemerintah dan swasta," jelas dia.