Proyek Infrastruktur Terkait Inpres No 5 Tidak Akan Ditunda

JAKARTA, JUMAT - Pemerintah memastikan proyek-proyek infrastruktur yang terkait dengan Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Pembangunan Ekonomi 2008-2009, tidak akan ditunda meskipun ada kenaikan biaya proyek.

"Yang kami minta itu, proyek-proyek yang terkait dengan Inpres 5 tahun 2008 tetap dijalankan sebagai prioritas," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bambang Susantono di Jakarta, Jumat (5/9).

Menurut dia, dengan adanya kenaikan biaya menyusul kenaikan harga-harga material untuk proyek dimaksud maka perlu dilakukan penajaman terhadap anggaran.
    
Ia mencontohkan proyek-proyek infrastruktur yang harus tetap dijalankan seperti di Inpres Nomor 5 tahun 2008 antara lain pembenahan jalan lintas Pantura Jawa. "Menjelang Lebaran ini, ruas Jakarta-Semarang harus mulus, kemudian Jakarta-Jambi harus tetap dijaga pengerjaannya," katanya.
    
Mengenai pelaksanaan sejumlah proyek jalan tol yang tertunda, Bambang mengatakan, proyek jalan tol berbeda dengan jalan biasa. "Kalau jalan tol agak berbeda, ada kerja sama pemerintah-swasta, jadi ada faktor swasta. Rencana ruas tol Solo-Kertosono kan ada unsur swasta juga. Jadi memang tidak sepenuhnya dikontrol pemerintah," katanya.
    
Menanggapi perkiraan infrastruktur akan jadi primadona investasi dalam empat tahun ke depan, Bambang mengatakan, hal itu terjadi karena kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih banyak. "Artinya demand untuk pembangunan infrastruktur masih tinggi. Kita harus segera mempercepat pembangunan infrastruktur," katanya.
    
Ia menyebutkan, pemerintah tengah melakukan exercise untuk memungkinkan pola pembangunan infrastruktur di luar pola public private partnership (PPP). "Misalnya pola penjaminan pemerintah lebih dahulu masuk ke sebuah proyek, kemudian nanti pada saat operasi dan pemeliharaan baru dikonsesikan ke swasta," katanya.
    
Menurut dia, berdasar pengalaman selama ini, kalau pihak swasta dulu yang haru maju maka muncul kesan sangat lamban. "Kala kita dari awal dengan swasta mungkin banyak hal yang harus dilakukan sehingga terkesan lambat. Ini berbeda dibanding misalnya proyek listrik 10 ribu MW atau jembatan Suramadu, atau akses Tanjung Priok di mana pemerintah masuk dulu," katanya.