Kadin Usulkan Premium Turun Menjadi Rp 3.900

JAKARTA, SELASA — Mengantisipasi pelemahan kegiatan dunia usaha yang disebut Bank Indonesia kian melorot, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan pemerintah kembali menurunkan harga premium. Penurunan harga premium ini seiring laporan Bank Indonesia tentang hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) untuk kuartal IV-2008.

"Upaya menaikkan daya beli ini akan lebih efektif jika harga bensin premium diturunkan lagi ke level Rp 3.900 per liter," kata Ketua Komite Perdagangan Dalam Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo kepada Persda Network di Jakarta, Senin (16/2).

Menurut Bambang, penurunan harga premium tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama warga nonpegawai negeri sipil (PNS). Langkah ini merupakan penunjang kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan gaji PNS, TNI/Polri, serta kebijakan penurunan tarif PPh. "Dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri, gairah sektor bisnis kita akan terpacu. Dan, jika konsisten dengan upaya itu, hasil SKDU berikutnya pasti akan berbicara lain," paparnya.

Sebelumnya disebutkan, akibat krisis, kegiatan dunia usaha bertambah tak berdaya. Hal itu tecermin dari saldo bersih tertimbang sebesar -1,56 persen. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut pada kuartal I-2009.

Menanggapi hasil laporan ini, Bambang menyatakan, kelesuan dunia usaha sesuai hasil identifikasi SKDU itu predictable, dan bukan kejutan karena tak ada yang baru. "Besaran undisbursed loan yang konstan di kisaran Rp 200-an triliun sepanjang 2008 menjadi bukti paling sahih tentang kelesuan sektor bisnis kita. Data undisbursed loan itu lebih riil menggambarkan keadaan dibanding hasil SKDU BI terbaru," jelas Bambang.

Dalam periode krisis sekarang, lanjut Bambang, angka kelesuan sektor bisnis akan terus membengkak. Kecenderungannya bisa dibaca dari angka gelombang PHK, penurunan kapasitas produksi sektor industri, penurunan volume ekspor, anjloknya konsumsi masyarakat, hingga rendahnya persentase penggunaan kios atau ruang usaha di banyak bangunan pusat belanja.

"Semua ini, sekali lagi, lebih nyata untuk menjelaskan proses rusaknya perekonomian masyarakat. Hasil SKDU itu hanya menguatkan," urainya seraya berharap pemerintah tetap fokus pada potensi dalam negeri. "Kita mesti fokus menggarap potensi pasar dengan lebih dari 200 juta konsumen. Ekspor tetap diupayakan, tetapi jangan dipaksakan karena permintaan di pasar global belum pulih," sergahnya.