Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah "Ngutang" ke China 1,8 Miliar Yuan

Kompas.com - 01/03/2009, 21:04 WIB

JAKARTA, MINGGU - Untuk mendanai penyelesaian pesanan 15 pesawat jenis MA 60 oleh PT Merpati Nusantara dengan produsen pesawat asal China, yaitu Xian Aircraft Industry Company Ltde, Pemerintah akan melakukan pinjaman kepada pemerintah China senilai 1,8 miliar yuan.

Perjanjian utang yang akan ditandatangani oleh Departemen Keuangan itu, akan diteruskan kepada Merpati Nusantara. Selanjutnya, Merpati yang akan melakukan pembayaran kepada pemerintah sebelum pemerintah membayarnya kepada pemerintah China.

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menyatakan hal itu, saat ditanya pers, seusai mendampingi Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla membuka Pra Forum Ekonomi Islam ke-5 di Jakarta, Minggu (1/3).

"Sebenarnya, bisa utang pemerintah dengan pemerintah. Yang tanda tangan loan itu dari pemerintah China dengan pemerintah Indonesia, namun dikaitkan dengan Merpati Nusantara. Artinya, yang bayar utang pemerintah. Tetapi, Merpati yang harus bayar ke pemerintah. Karena soft loan, maka yang teken adalah Depkeu walaupun itu utang Merpati," jelas Sofyan.

Sofyan mengatakan, utang pemerintah jika memilih dalam mata uang China, yakni yuan, maka jumlahnya mencapai 1,8 miliar yuan. "Kalau sekarang murah, karena mata uang yuan menguat sekali. Kalau menguat terhadap dollar AS, maka harga pesawat jadi lebih murah tidak sebesar 15 juta dollar AS," lanjut Sofyan.

Menurut Sofyan, dengan cara seperti itu, kasus pembelian 15 jenis pesawat untuk armada Merpati Nusantara bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Sofyan mengelak saat pers mengkaitkan pesanan 15 jenis pesawat Merpati Nusantara tersebut dengan terganggunya pendanaan bagi proyek listrik 10.000 Mega Watt (MW) yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Siapa yang bilang terkait itu (proyek lisrik 10.000 MW)? Pokoknya, itu harus diselesaikan supaya semua proyek itu bisa berjalan. Semakin cepat (diselesaikan), akan semakin baik," tambah Sofyan.

Dikatakan Sofyan, "Memang, ada yang Business to Business penyelesaiannya, akan tetapi ada juga yang bagaimana pemerintah harus campur tangan. Kalau bisa diselesaikan B to B, itu yang terbaik."

Sebelumnya, rapat terbatas yang dipimpin Wapres Kalla, Jumat (27/2) petang lalu, memutuskan pemerintah Indonesia berjanji akan segera menyelesaikan kasus pembelian 15 pesawat jenis MA 60 Merpati Nusantara dengan produsen pesawat asal China. Sebab, jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan pemerintah, pendanaan dari perbankan China untuk penyelesaian pembangunan proyek listrik 10.000 MW bisa terganggu. (Kompas, 28/2)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com