JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan kredit bermasalah terbesar terjadi di kelompok bank badan usaha milik negara, atau BUMN. Selama Januari 2009, kredit bermasalah bank BUMN meningkat Rp 2,34 triliun. Padahal, bank BUMN diharapkan menjadi penggerak penyaluran kredit ke sektor riil.
Data Bank Indonesia menyebutkan, posisi nominal kredit bermasalah (nonperforming loan/ NPL) kelompok bank BUMN pada akhir Januari 2009 jadi
Menurut pengamat perbankan, Dradjad Wibowo, Kamis (26/3) di Jakarta, ada beberapa faktor yang membuat lonjakan NPL bank BUMN besar, antara lain, kredit bank BUMN didominasi kredit korporasi. ”Pada situasi krisis, risiko NPL kredit korporasi meningkat,” ujarnya.
Kredit korporasi yang disalurkan bank BUMN, kata Dradjad, terkonsentrasi pada beberapa sektor, terutama perkebunan, industri primer, properti, dan pertambangan. Padahal, sektor-sektor itu yang terhantam krisis, dengan ambruknya harga komoditas dan properti.
Selain itu, dalam situasi perekonomian yang melambat, korporasi yang pernah direstrukturisasi rawan kembali sakit sehingga tak bisa memenuhi kewajibannya kepada bank.
Faktor lain yang membuat lonjakan NPL, lanjut Dradjad, adalah belum leluasanya bank BUMN melakukan pemotongan utang pokok (haircut) dalam penyelesaian kredit macet. Akibatnya, tingkat pengembalian aset yang diterima bank rendah. Ini membuat bank BUMN tidak bisa agresif menghapus buku kredit macet di dalam neracanya, NPL pun makin menumpuk.
Sementara, bank swasta dengan mudah bisa melakukan haircut sehingga leluasa menghapus buku kredit macet.
Padahal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33/2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, bank BUMN boleh melakukan haircut. Namun, bankir BUMN tidak
Direktur Bank Mandiri Sentot A Sentausa mengatakan, salah satu strategi mengurangi NPL adalah merestrukturisasi kredit secara dini, yakni saat kredit masih berstatus non-NPL. Adapun BNI, kata Dirut BNI Gatot Suwondo, selain proaktif merestrukturisasi kredit non- NPL,