Wapres Perintahkan Pertamina Lanjutkan PLTP Patuha

PATUHA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintahkan PT (Persero) Pertamina melalui anak perusahaan yakni PT Geodipa Energi (GDE) Unit Patuha untuk segera menjalankan proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha yang telah tertunda pembangunannya selama 12 tahun.

Proyek tersebut berkapasitas 60 MW dengan investasi sekitar 80-90 dollar AS. Keputusan tersebut disampaikan Wapres Kalla saat ditanya pers, seusai memimpin rapat paparan yang membahas rencana pengembangan PLTP Patuha di lokasi PLTP, di perkebunan Cibolang, Pegunungan Patuha, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (31/3) siang ini.

"Proyek ini harus dijalankan segera, karena sudah telat 12 tahun. Bahkan, pemerintah sudah bayar klaim ganti rugi ke Amerika Serikat (AS) dan lainnya sampai 400 juta dollar AS," tandas Kalla.

Menurut Kalla, dibutuhkan waktu 1,5 tahun untuk menghidupkan PLTP Patuha sebesar 60 MW sehingga diharapkan operasional pada akhir 2010 atau awal 2011 mendatang. "Selama ini, masalahnya hanya admnistrasi saja. Ada sub kontraktor yang menyandera proyek ini selama enam tahun. Karena itu, kita harus singkirkan!"" tambah Kalla.

Sub kontaktor yang dimaksud berdasarkan dokumen rapat adalah PT Bumigas Energi yang diputuskan wanprestasi.

Dalam kunjungan ini, Wapres Kalla didampingi Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menneg BUMN Sofyan Djalil, Dirut Bank Dirut Pertamina Karen Agustyawan, Dirut Rakyat Indonesia Sofyan Basyir, Dirut Bank Mandiri Agus Martowardoyo, Dirut PLN Fahmi Moechtar dan sejumlah staf Wapres di antaranya Sewapres Tursandi Alwi. Sedangkan dari pemerintah provinsi Jawa Barat hadir Gubernur Jabar Achmad Heryawan dan Dirut GDE Praktimia Semiawan.

Bersama PLTP Dieng, Jawa Tengah, PLTP Patuha yang berada di perkebunan Cibolang, Pegunungan Patuha, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merupakan salah satu proyek listrik 10.000 Megawatts (MW) tahap kedua yang segera dimulai pada tahun ini juga.

Proyek listrik 10.000 MW tahap kedua berbahan panas bumi, air dan angin. PLTP Patuha merupakan salah satu dari 10 proyek energi seperti di antaranya PLTP Karaha Bodas, yang dihentikan di era reformasi oleh pemerintahan di zaman Presiden BJ Habibie karena diduga terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada tahun 1998.

Direncanakan, PLTP Patuha yang berkapasitas 60 MW akan dioperasionalkan 1,5 tahun lagi dengan dana sekitar 90 juta dollar AS, untuk membangkitkan 15 sumur geothermal. Areal kerja PLTP Patuha seluas 200 hektar dan memiliki potensi geothermal sebanyak 360 MW.