Pemerintah: PLN Gunakan Renminbi, Jangan Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menggunakan mata uang renminbi dalam kredit pendanaan pembangunan proyek PLTU 10.000 megawatt (MW). Mata uang ini juga dapat digunakan untuk melakukan impor barang dari China.

Menteri Keuangan sekaligus Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menjabarkan, untuk pendanaan proyek ini, PLN menggunakan dana internal PLN sebesar 15 persen dan sekitar 85 persennya merupakan pinjaman dari bank. Pinjaman tersebut dalam bentuk mata uang rupiah dan valas dalam bentuk dollar AS. Menurutnya, pinjaman dalam bentuk dollar AS sangat berisiko di tengah kondisi krisis saat ini.

"Saya minta kepada Pak Fahmi (Dirut PLN Fahmi Mochtar) untuk memperbaiki dalam struktur keuangannya. Saya minta kepada Pak Fahmi untuk menugaskan wadirut, direktur keuangan, untuk melihat komposisi risiko berdasarkan pinjaman dalam bentuk valas yang cukup banyak," kata Menkeu di sela-sela penandatanganan kredit pendanaan pembangunan 13 proyek PLTU 10.000 MW, di Depkeu, Jakarta, Jumat (24/4).

Ia melanjutkan, proyek 10.000 MW sebenarnya memberi beban pada neraca PLN karena banyaknya pinjaman dalam bentuk valas. Padahal, mesin yang digunakan untuk pembangunan tersebut dibeli dari China. "Kalau beli mesin dari China, kenapa harus memakai dollar AS. Itu sudah menunjukkan adanya perjalanan dalam pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Kan kemarin pemerintah melalui BI sudah melakukan billateral swap dengan China," tuturnya.

Ia mengakui, kredit dalam bentuk renminbi bukan perkara mudah. Namun, Menkeu optimistis PLN dapat melaksanakan hal tersebut. "Ini memang tidak mudah. Tetapi kalau yang mudah tidak membutuhkan Fahmi Mochtar untuk menjadi Dirut," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Fahmi menyanggupi permintaan Menkeu. "Kalau Ibu (Menkeu) mengatakan begitu, saya meyakini itu bisa dilakukan karena memang sudah ada perjanjian antara pemerintah kita dengan China. Nanti kita coba deh. Nanti kita elaborat," ujarnya.

Ia mengakui bahwa saat ini pihaknya masih menggunakan dollar AS dalam komposisi pinjaman. "Karena konsep awalnya begitu. Memang awalnya ada komponen valas dan rupiah. Valasnya dalam bentuk dollar AS," ungkapnya.

Menurutnya, adanya perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan China mengenai billateral currency swap mewarnai ide agar langsung menggunakan mata uang renminbi.