Lampung Masih Alami Defisit Listrik

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) wilayah Lampung memastikan, pemadaman bergilir pada Rabu (13/5) terjadi akibat tidak beroperasinya PLTU Tarahan Unit 4. Namun demikian, Lampung tetap akan defisit listrik apabila beberapa pembangkit air, uap, ataupun diesel tidak beroperasi.

Kepala Humas PT PLN (Persero) Wilayah Lampung Sumargo, Kamis (14/5) menjelaskan, pada Rabu (13/5) pembangkit Unit 4 PLTU Tarahan tidak beroperasi. "Pembangkit Unit 4 mengalami gangguan pada pipa ketel sehingga untuk sementara tidak beroperasi," ujar Sumargo.

Akibat tidak beroperasinya pembangkit Unit 4, pasokan listrik pada sistem interkoneksi Sumatera bagian Selatan dan Tengah dari Lampung berkurang sekitar 8090 MW. Kekurangan pasokan diminimalisir dengan pengoperasian PLTD.

Kebutuhan listrik pada beban puncak pukul 17.00-22.00 tercatat sebesar 365 MW, sementara total produksi daya tercatat sebesar 211,8 MW. Untuk mengatasi kekurangan daya, Lampung mendapat pasokan dari interkoneksi sebesar 174 MW.

Menurut Sumargo, PT PLN (Persero) Wilayah Lampung berupaya memaksimalkan pasokan listrik untuk beban puncak Kamis (14/5). Pengelola PLTU Tarahan memastikan, untuk beban puncak Kamis malam, pembangkit unit 4 sudah masuk dalam interkoneksi, ujar Sumargo.

Sumargo mengatakan, apabila dikaitkan antara kebutuhan listrik dan produksi lsitrik di Lampung, saat ini hubungan itu tidak seimbang. Beban puncak harian Lampung mencapai 400 MW, sedangkan produksi listrik diperoleh dari PLTU Tarahan 2x100 MW dan PLTA Way Besai 2x45 MW.

Namun demikian, Lampung terus mewaspadai defisit listrik akibat tidak beroperasinya PLTA ataupun PLTU. PLTA seperti PLTA Batutegi atau PLTA Way Besai tidak dioperasikan karena air di bendungan biasanya lebih diutamakan untuk pengairan sawah, bukan pembangkitan listrik. Sementara pada PLTU Tarahan, penghentian operasi karena adanya masa pemeliharaan atau gangguan pada alat.

Keterbatasan tersebut membuat PLN Lampung menahan realisasi pemasangan jaringan baru. Angka pertumbuhan permintaan pemasangan jaringan baru mencapai 5,27 persen per tahun. "Karena kebutuhan dan pasokan tidak seimbang, kami terus menahan-nahan realisasi pemasangan jaringan baru," ujar Sumargo.