Boediono Akan Pakai Model "Broad Way"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai calon wakil presiden, Boediono sangat menyadari pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tata kelola pemerintahan yang baik memungkinkan terjadinya pemerintahan yang efektif, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Demikian secuplik kesimpulan ekonom Faisal Basri ketika membedah buku karya Boediono yang berjudul, Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?, Senin (15/6) di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta. "Namun, Pak Boediono ini sadar, kelemahan Indonesia adalah birokrasi yang lemah sehingga memerlukan adanya reformasi birokrasi dan intervensi pemerintah. Dalam melakukan intervensi pemerintah, Pak Boediono tidak ingin menggunakan model Srimulat, melainkan broad way," ujarnya.

Faisal menjelaskan, model Srimulat adalah model intervensi yang hanya berpegang pada garis-garis besarnya, dan sisanya mengandalkan improvisasi di lapangan. Sebaliknya, model broad way menitikberatkan intervensi yang rigid dan terarah.

Selain itu, Faisal kembali menyanggah bahwa mantan gubernur BI itu memegang paham ekonomi liberalisme karena telah melakukan privatisasi terhadap sejumlah BUMN. Menurutnya, privatisasi terhadap BUMN yang bermasalah adalah hal yang tepat.

Hal serupa disampaikan oleh ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono. "Ketika Pak Boediono melakukan privatisasi, anggaran fiskal kita tengah mengalami under presure," ujarnya.

Tony mencontohkan privatisasi terhadap Indosat mendorong PT Telkom bekerja lebih optimal. Saat ini, masyarakat dapat menikmati tarif Telkom yang terjangkau karena bersaing dengan Indosat.