Kurang Sehari Status BlackBerry Ilegal, Depdag Siap Razia

JAKARTA, KOMPAS.com — Departemen Perdagangan (Depdag) rupanya tidak main-main dalam menegakkan peraturan yang berlaku. Buktinya, Depdag memberikan ultimatum kepada Research In Motion (RIM) Blackberry. Jika per 15 Juli 2009, RIM tidak menyediakan layanan purna jual serta menyertakan buku manual berbahasa Indonesia bagi pelanggannya, maka BlackBerry dinyatakan ilegal.

“Status ilegal akan disandang jika Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) tidak memperpanjang batas kesempatan RIM untuk merealisasikan komitmennya,” ujar Inayat Iman, Direktur Pengawasan Barang Beredar Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Depdag, Senin (13/7).

Inayat menegaskan, jika hingga batas waktu yang ditentukan belum ada realisasi apa pun dari BlackBerry, maka Depdag akan segera melakukan penarikan atau razia. “Kalau tidak boleh beredar maka akan kita tarik, terutama yang tidak memiliki sertifikat,” katanya.

Sementara itu, pihaknya juga akan kembali menggelar rapat dengan Depkominfo untuk mendapat kepastian, khususnya langkah pembekuan sertifikat impor oleh Ditjen Postel Depkominfo.

Ia menjelaskan, langkah tegas ini harus dilakukan karena pada awalnya RIM telah menandatangani surat pernyataan akan mendirikan service center saat mengajukan sertifikat ke Depkominfo. Namun, kenyataannya sampai saat ini belum terealisasi.

Asal tahu saja, Peraturan Menteri Perdagangan No 19/2009 tentang layanan purnajual memang baru efektif 26 Agustus nanti. Namun, sebelum berlaku efektif, Depdag sudah meminta kepada produsen elektronik untuk menyediakan minimal enam layanan purnajual kepada pelanggannya.

Sementara itu, operator telekomunikasi penyedia BB berniat menghentikan penjualan produk itu, jika memang ada pemblokiran atau pernyataan ilegal dari pemerintah. Respons itu dilontarkan setelah Depdag memberi ultimatum kepada RIM BlackBerry untuk penyediaan layanan purnajual, dengan memberi tenggat waktu hingga 15 Juli.

Management Service Manager East Area PT Exelcomindo Pratama Martono mengatakan, pihaknya telah mengetahui kebijakan dari pemerintah yang menginginkan RIM Kanada menyediakan layanan purna jual, plus menyertakan buku manual berbahasa Indonesia. “Kami akan ikuti rules pemerintah terkait hal ini. Bagaimanapun, keputusan ini untuk kebaikan Indonesia sendiri,” ujar Martono, kemarin.

Dia mengutarakan, sebagai penyedia resmi BB, pihaknya juga tidak akan menjual BB hingga ketentuan dari pemerintah dipenuhi. “Ya, kami tak akan menjual BB dulu hingga ada reaksi dari RIM,” ungkapnya.

Meski ada larangan dari pemerintah, pihaknya mengaku tak khawatir kehabisan BB. Tanpa merinci, menurut Martono, Exelcomindo memiliki stok cukup untuk melayani masyarakat yang ingin membeli BB secara resmi. “Dengan jumlah pelanggan BB secara nasional yang mencapai 300.000, maka kami tak khawatir dengan stok kami,” ucapnya.

Terkait servis untuk pengguna smartphone itu, pihaknya menegaskan, Exelcomindo akan tetap melayani masyarakat, termasuk masalah servis. “Kami akan tetap menjaga after sales. Kalau ada yang perlu diperbaiki, untuk sementara dibawa ke Singapura,” ujarnya.

Hal serupa juga diutarakan Corporate Communication PT Telkomsel Surabaya, Anindito RG. Secara tersirat, dia mengutarakan akan mengikuti keputusan pemerintah. Karena itu, jika memang per 15 Juli RIM tak membuat purnajual, pihaknya tak akan menjual BB dulu. “Yang pasti, untuk layanan servis, pihaknya tetap memberikan secara maksimal,” ungkapnya.

Mengenai stok, pihaknya juga mengaku sampai saat ini masih aman. Yang pasti, pengguna BB di Telkomsel selalu meningkat hingga semester I 2009. “Kalau pelanggan hingga saat ini antara 110.000 dan 120.000 pelanggan secara nasional,” ujarnya. (ktn/sda)