Sistem Ekonomi Indonesia Harus Berubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem ekonomi Indonesia dinilai sebagai sistem berpola ortodox yang berlandaskan  pada kepentingan pasar. Ke depannya, dengan tantangan ekonomi global yang semakin berat, Indonesia diharapkan bisa mengedepankan sistem ekonomi yang pro terhadap kepentingan nasional.

"Indonesia ke depan bisa menerapkan ekonomi yang heterodoks. Kalau sekarang, ortodox dimana fundamentalnya adalah ekonomi pasar. Seiring dengan pergerakan ekonomi dunia, kita harus berpikir bagaimana konsep ekonomi kerakyatan yang bisa dijalankan," ujar Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ), Beginda Pakpahan, pada diskusi 'Menegaskan Keadilan Ekonomi, Menghadapi Neoliberalisme', Kamis ( 30/7 ), di Jakarta.

Ia menekankan, sistem ekonomi yang pro kepentingan nasional akan lebih membawa manfaat pada kesejahteraan rakyat. Caranya, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang melindungi masyarakat dalam negeri.

Peneliti IGJ lainnya, Edy Burmansyah berpendapat, selama ini, khususnya di kawasan ekonomi khusus, terjadi ketergantungan pada bahan baku impor. "Padahal, industrialisasi seharusnya berbasis resources lokal. Selama ini, di kawasan ekonomi khusus, misalnya, ketergantungan pada impor sangat tinggi. Kalau begitu, neraca perdagangan dan neraca pembayaran akan minus," ujar Edi.

Oleh karena itu, IGJ menyerukan, siapapun pemimpin terpilih diharapkan bisa mengabdi pada kepentingan nasional. Ekonomi nasional harus dibangun dengan landasan yang kuat di sektor mikro dan menengah.