Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI: LPS Dapat Periksa Bank

Kompas.com - 22/10/2009, 13:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman D Hadad mengatakan nantinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank yang dinyatakan dalam pengawasan khusus.

"Pemeriksaan bank tentunya sesuai dengan UU BI namun apabila LPS merasa perlu, bisa mengajak BI untuk memeriksa bank-bank dengan obyek pemeriksaan harus disepakati bersama karena terkait dengan efektivitas kinerja," ujarnya usai penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BI dan LPS di Jakarta, Kamis (22/10).

SKB antara Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menyepakati landasan pelaksanaan bersama koordinasi serta pertukaran data dan informasi dalam kerangka Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Dalam kesepakatan ini Muliaman menambahkan ada tiga poin utama yang menjadi poin tambahan yang dimasukkan dari kesepakatan pada 29 Juli 2007 yakni penyempurnaan data dan informasi antar BI-LPS.

BI akan memberikan informasi kepada LPS mengenai kondisi suatu bank dan tindakan atas kasus perbankan yang mungkin terjadi saat bank tersebut diketahui bermasalah baik sebelum maupun setelah mendapatkan bantuan LPS.

"Menurut saya ini menjadi hal penting dalam perspektif yang lebih besar untuk meningkatkan stabilitas keuangan dengan membangun kekuatan (expertise) untuk membangun sistem deteksi dini perbankan yang lebih baik," ujarnya.

Muliaman mengatakan SKB ini juga dapat membangun kemampuan analisis dari berbagai kemungkinan atau potensi kerawanan yang timbul serta penyelesaian apa yang perlu dilakukan secara cepat. "Jadi dengan adanya tukar menukar informasi lebih awal dapat lebih terjamin untuk mendeteksi simpul-simpul keuangan yang bermasalah," ujarnya.

LPS juga nantinya dapat meminta bantuan BI dalam memberikan klarifikasi mengenai ketentuan perbankan, serta pengawasan dan penyelesaian tindak pidana perbankan.

Ketua LPS Firdaus Djaelani mengatakan dengan adanya SKB ini pihaknya dapat mendapatkan data-data lain dari BI tidak hanya sekedar laporan keuangan bulanan. "Kita dapat mendapatkan data-data perbankan serta memeriksa bank yang dalam pengawasan khusus untuk mempercepat kinerja LPS agar lebih cepat dalam program penjaminannya termasuk menghitung berapa kira-kira persiapan dana cadangan dari posisi keuangan," ujarnya.

Ia juga menambahkan SKB yang akan segera dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) ini akan menjelaskan hal-hal mendetail yang tidak tertulis dalam UU JPSK (apabila UU tersebut nantinya disahkan oleh DPR). "Kalaupun nanti UU JPSK disahkan tidak berarti SKB ini menjadi tidak berlaku, nantinya SKB akan menjembatani hal-hal yang sangat mendetail karena biasanya UU hanya memuat hal-hal yang pokok saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com