Audit Century, Jangan Kriminalisasi BPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, publik harus mengawal kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tengah mengaudit kucuran dana talangan Bank Century Rp 6,7 triliun. BPK, kata dia, harus merasa aman dan nyaman dalam melakukan tugasnya.

"Kita tidak mau BPK dikriminalisasi. BPK harus bekerja secara profesional, serta merasa aman dan nyaman. Karena sekarang ini kan yang seksi kasus KPK dan Century," kata Maruarar, pada diskusi mingguan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10).

Seperti diketahui, PDI Perjuangan juga telah membentuk tim investigasi internal yang mengusut mengenai aliran dana, untuk siapa dan untuk apa dana itu dikucurkan. Maruarar juga berharap, tak ada pihak yang mengganggu kerja BPK. BPK menargetkan hasil final audit akan selesai pada Desember mendatang.

"(Jangan) seperti Kejaksaan yang bilang tidak ada tindak pidana dalam kasus Century. Padahal, hasil audit sementara BPK pun sudah menemukan adanya indikasi pidana. Bisa Anda bayangkan, pernyataan itu bisa mengganggu kenyamanan BPK dalam mengaudit," kata dia.

Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Abdillah Fauzi Ahmad mengatakan, fraksinya mendukung digulirkannya hak angket. Ia mengatakan, siapa pun yang bersalah harus diproses secara hukum. Pengucuran dana triliunan itu dinilai melawan rasa keadilan masyarakat.

"Selain diproses hukum, dana rakyat yang sudah dikeluarkan itu juga harus dikembalikan pada negara," kata Abdillah.