Akhirnya, Pemerintah Minta Maaf soal Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com — Genap 20 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sejak dilantik pada 20 Oktober, kini pemerintah meminta maaf kepada rakyat menyusul terjadinya krisis listrik.

Permintaan maaf itu disampaikan melalui Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, yang didampingi Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, dalam keterangan pers seusai mengikuti rapat stabilisasi pasokan listrik di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11).

Rapat ini dipimpin oleh Wapres Boediono dan dihadiri pula oleh Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar dan juga Ketua Tim Percepatan Proyek Listrik Yogo Pratama, serta sejumlah pejabat lain. "Terkait dengan krisis listrik, akibat rusaknya gardu listrik Cawang, kami selaku pemerintah meminta maaf kepada masyarakat, meskipun kami merasa sudah maksimal, namun masih ada yang terganggu," kata Mustafa.

Menurut Mustafa, ketika terjadi pemadaman listrik, pihaknya telah berinisiatif untuk mengundang Menteri ESDM serta Dirut dan jajaran pimpinan PLN untuk mengadakan rapat di kantornya, Minggu (8/11). "Saya minta jajaran PLN untuk segera mengatasi pemadaman listrik dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Pada posisi ini saya minta, level jajaran PLN dulu yang harus menjelaskan kepada masyarakat dan bukan tingkat menteri," ujarnya.

Wapres Boediono, menurut Fahmi, menaruh perhatian terhadap penanganan listrik agar segera bisa diatasi. Menurut Fahmi, akibat kerusakan gardu listrik Cawang, pihaknya masih berusaha untuk segera memulihkannya kembali. Setidaknya ada tiga komponen yang rusak, di antaranya trafo dan switcher (penghubung) dari trafo yang masih harus menunggu pengiriman dari pabriknya di Perancis.

Oleh sebab itu, berdasarkan jadwal yang disusun PLN, krisis listrik masih akan terjadi sampai minggu ketiga bulan Desember. Untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di Jakarta, PLN sudah meminta bantuan dari gardu induk Bekasi untuk menutup kekurangan pasokan listrik di Jakarta.