Krisis Listrik, Instansi Pemerintah Harus Berhemat
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, seusai rapat yang membahas krisis listrik di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/11), mengatakan, Presiden telah memberikan instruksi kepada segenap jajaran instansi pemerintah agar melakukan penghematan penggunaan listrik.
”Ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu, hasilnya sangat signifikan. Oleh sebab itu, nanti secara resmi akan kita keluarkan instruksi presiden berkaitan dengan hal itu,” ujar Sudi.
Sementara itu, Direktur Perusahaan Listrik Negara Fachmi Mochtar dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan berjanji akan mengecek pemadaman listrik yang tidak terjadwal baik di wilayah-wilayah tertentu. Fachmi sebelumnya mengikuti rapat khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pejabat pemerintah terkait.
Ditanya tentang sistem pemadam di wilayah tertentu yang terjadi tidak menentu, Fachmi mengatakan, ”Dalam pengoperasian kelistrikan, di samping kita menjaga keselamatan manusia, kita juga menjaga keselamatan peralatan.”
”Sehingga, bukan tidak mungkin hal itu terjadi dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan peralatan supaya tidak terjadi kerusakan,” ujarnya.
Dalam jumpa pers tersebut, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, antara lain, mengatakan, untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di seluruh Indonesia dibutuhkan Rp 30 triliun. Adapun untuk wilayah Jakarta sekitar Rp 5,6 triliun (bagian dari Rp 30 triliun). Untuk mengatasi itu, kata Hatta, akan dilihat kemampuan PLN menyediakan dana dan disinergikan dengan dana dari APBN dan keikutsertaan sejumlah daerah.
Krisis listrik terus menimbulkan kerugian atau potensi kerugian. Chief Executive Officer Bosowa Group Erwin Aksa di Makassar, Selasa, mengatakan, krisis listrik interkoneksi Sulawesi Selatan dan Barat yang diikuti pengurangan pasokan listrik bagi dunia industri membuat PT Semen Bosowa Maros kehilangan potensi pendapatan Rp 100 miliar per bulan. PT Semen Bosowa Maros, misalnya, hanya mampu berproduksi 30 persen dari kapasitas produksinya yang mencapai 150 ton per bulan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia Sulawesi Selatan memperkirakan, pajak yang akan dibayarkan dunia usaha di Sulawesi Selatan akan merosot. Hal ini karena pendapatan yang merosot karena listrik padam. Adapun Real Estate Indonesia Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan menyatakan, pengurangan aktivitas para pengembang akan meningkatkan angka pengangguran.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
