Sri Mulyani: "Aburizal Bakrie is Not Happy with Me"

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, keberadaan pansus Hak Angket Bank Century di parlemen merupakan upaya lawan politiknya untuk menjegal dirinya dari posisi Menteri Keuangan karena usaha Sri Mulyani yang melakukan reformasi birokrasi Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Departemen Keuangan memang menjadi pioner dalam menerapkan reformasi birokrasi.

Sri Mulyani dalam wawancaranya dengan harian bisnis The Wall Street Journal edisi Asia terbitan Kamis (10/12/2009) kembali menegaskan tindakan pemberian bailout terhadap Bank Century tersebut adalah untuk mencegah kepanikan terhadap para nasabah bank lainnya.

Dalam wawancaranya tersebut, Sri Mulyani bahkan terang-terangan menyebut nama mantan sejawatanya dalam Kabinet Indonesia Bersatu I, Aburizal Bakrie, yang sekarang menjadi Ketua Umum Golkar. "Aburizal Bakrie is not happy with me," kata Menkeu. "Saya tidak berharap seorang pun di Golkar akan adil atau baik kepada saya," tuturnya.

Menkeu menyebutkan, pangkal ketegangan antara dirinya dan Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, adalah saat dirinya menolak penghentian sementara saham-saham beberapa perusahaan milik keluarga Bakrie tahun lalu. Saat itu, saham-saham keluarga Bakrie rontok, terseret anjloknya saham Bumi Resources Tbk (BUMI), salah satu perusahaan pertambangan milik Bakrie. Selain BUMI, lima emiten lainnya adalah PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR),  PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk (UNSP), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Menurut Sri Mulyani, yang meminta penghentian perdagangan adalah Ical, panggilan Aburizal.

Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara (suspend) perdagangan saham-saham Grup Bakrie mulai 7 Oktober 2008. Waktu itu saham BUMI sempat melorot hingga Rp 425 per saham, dari sekitar Rp 8.000-an per lembar.

Menkeu juga menambahkan, tahun lalu dirinya memberlakukan larangan bepergian kepada beberapa eksekutif perusahan tambang batu bara, termasuk kepada keluarga besar Bakrie, terkait perselisihan pembayaran royalti penjualan batu bara.